Rabu 12 Aug 2020 05:02 WIB

Walkot Gugat Pemprov, Bekasi Selalu Dibuat Zona Merah

Data kasus aktif Covid-19 yang dirilis Pemprov Jabar dan Pemkot Bekasi tak sinkron.

Rep: Uji Sukma Medianti/ Red: Erik Purnama Putra
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi alias Pepen.
Foto: Uji Sukma Medianti
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi alias Pepen.

REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Data kasus Covid-19 yang disajikan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) tidak pernah sama. Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, menyebut, terjadi perbedaan signifikan antara data kasus Covid-19 Kota Bekasi versi Pemkot Bekasi dan Pemprov Jabar.

Dia merujuk data di pikobar.jabarprov.go.id, jumlah kasus aktif Covid-19 di Kota Bekasi per 10 Agustus 2020 mencapai 680 orang positif. Sedangkan jumlah kumulatif sejak awal kasus pertama diumumkan sebanyak 982 orang. Dalam laman milik pemprov itu, Kota Bekasi menjadi wilayah yang paling banyak kasus aktifnya di Jabar.

Angka itu berbeda dengan data yang disajikan di corona.bekasikota.go.id, di mana kasus aktif per 10 Agustus hanya 21 orang positif Covid-19, dengan jumlah kumulatif 614 orang. “Ini data (Pemprov) dari mana? Kalau ada 680 kasus aktif mah rumah sakit penuh atuh,” kata Pepen, sapaan akrab Rahmat Effendi saat ditemui di Stadion Patriot Candrabraga, Kota Bekasi, Selasa (11/8).

Pepen menjelaskan, saat ini kapasitas rumah sakit di Kota Bekasi mampu menampung 117 pasien. Jika benar kasus aktif per Selasa mencapai 680 pasien, sambung dia, otomatis rumah sakit swasta yang bukan rujukan juga penuh. “Rumah sakit kita (kapasitas buat Covid-19) cuma 117 orang. Dari awal juga kita selalu dibuat merah (zonanya),” ujar politikus Partai Golkar tersebut.

Dikonfirmasi terpisah, Juru Bicara Satgas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar, Berli Hamdani Gelung Sakti, menyebut, perbedaan data antara pemprov dan pemkot terjadi lantaran penggunaan metode penyajian yang berbeda. Berli menerangkan, data Covid-19 yang digunakan pemprov adalah hasil penghitungan akhir rekapan data yang telah terverifikasi dari pemerintah pusat dan Pemkot Bekasi.

“Provinsi merekap dari kota terus ke pusat, di pusat selesai verifikasi dan (lalu) di-published. Jadi jedanya bisa beberapa hari antara Pemprov Jabar dan Pemkot Bekasi,” jelas Berli kepada wartawan, Selasa.

Adanya perbedaan data yang besar, kata Berli, baka terus disinkronisasi. Menurut dia, data yang disajikan oleh Pemkot Bekasi adalah kasus aktif harian yang dilaporkan langsung Labkesda Kota Bekasi. Hal itu yang membuat pergerakan kasusnya sangat dinamis.

“Ini sudah berulang diklarifikasi oleh Jabar maupun Bekasi. Masalah teknologi informasi data ini memang masih terus kita diperbaiki. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, masalah ini bisa ada solusi bersama,” tutur Berli.

Kendati begitu, ia menyebut, antara pemprov dan pemkot tetap terus bersinergi dan menjaga kekompakan dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement