REPUBLIKA.CO.ID, Lewatlah sudah hari-hari Raja Faisal, ketika Arab Saudi mengambil jubah kepemimpinan dunia Arab dari Nasserist Mesir, ketika dalam unjuk rasa solidaritas dengan Suriah dan Mesir, Riyadh berpartisipasi dalam memberlakukan embargo minyak di Amerika Serikat (AS) dan Barat karena dukungan tegas mereka terhadap Israel dalam konflik Arab-Israel.
Akhir-akhir ini, daripada menegaskan dirinya di panggung dunia dengan cara yang berkelanjutan, tampaknya lebih tertarik untuk mengejar, membunuh para pembangkang dan memukul tetangga yang lemah dan rentan. Alat ketegasan Arab Saudi yang baru ini blak-blakan dan tidak efektif sehingga tampak mereka yang tanpa belas kasihan, seperti militernya di Yaman atau diplomatik dalam kasus Qatar.
Menurut artikel yang ditulis Shajeel Zaidi dan dipublikasikan Nay Daur Tv pada 10 Agustus 2020, indikator lain dari ketidakmampuan kebijakan luar negeri Arab Saudi saat ini adalah kecemburuan Kerajaan Arab Saudi terhadap Presiden Erdogan dari Turki. Paranoia mereka terhadap persaingan untuk menjadi pemimpin dunia Islam telah menyebabkan Riyadh mengabaikan kemitraan strategisnya dengan Pakistan.
Dalam koridor kekuasaan di Arab Saudi sangat dipahami bahwa Pakistan, terutama di era Perdana Menteri Imran Khan memiliki obsesi strategis dengan Kashmir dan tidak akan melepaskan masalah tersebut sampai masalahnya diselesaikan untuk selamanya.
Untuk menenangkan Pakistan, yang perlu dilakukan para pemimpin Arab Saudi hanyalah mengucapkan beberapa kata-kata hampa terhadap kekejaman India di Kashmir. Namun, para pemimpin Arab Saudi telah gagal melakukan ini. Mereka juga dengan tegas menolak mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) menteri luar negeri Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) tentang masalah Kashmir.
Kepemimpinan Uni Emirat Arab (UEA) tidak lebih baik dari Arab Saudi. Setelah pencabutan Pasal 370 di Kashmir tahun lalu, alih-alih menyuarakan keberatan mereka, UEA menganugerahi Perdana Menteri Modi dengan Order of Zayed yakni penghargaan sipil tertinggi mereka.
Dalam beberapa dekade sejak runtuhnya Tembok Berlin, proses pemikiran dan pengambilan keputusan di eselon kekuasaan tertinggi diarahkan pada satu masalah. Yakni pertimbangan ekonomi dan insentif keuangan.
Sekarang mereka selalu dijadikan pertimbangan di atas semua agenda kebijakan luar negeri lainnya. Ini bukan persamaan yang sederhana di zaman Gerakan Non-Blok (GNB) yang dipimpin para pemimpin seperti Nehru dan Nasser, ketika negara-negara Dunia Ketiga pasca-kolonial menolak adopsi dogmatis kapitalisme atau komunisme, menempatkan fokus terbesar untuk mengangkat massa yang mereka kuasai.
Di era Perang Dingin, politik luar negeri tidak hanya didikte pertimbangan ekonomi, tetapi juga pertimbangan agenda moral negara, rasa kebangsaan dan kebanggaan agama. Setelah embargo minyak 1973, Arab Saudi kehilangan sebagian besar pasar minyaknya karena Amerika Serikat menjadikan kebijakan landasannya yang independen terhadap energi.
Karena itu, Raja Faisal berhenti mengirim minyak ke Amerika Serikat, bukan demi kekayaan yang lebih besar, tetapi untuk pertimbangan strategis-ideologis pan-Islamisme dan pan-Arabisme. Namun, sekarang ini adalah dunia berbeda yang kita tinggali.
Setelah kunjungan mantan Presiden India Abdul Kalam ke UEA pada 2003 dan kunjungan Raja Arab Saudi Abdullah ke India pada 2006 dan ia menandatangani deklarasi Delhi. Arab Saudi dan UEA telah lebih banyak bergerak ke arah India dan melihat perselisihan antara India dan Pakistan sebagai sebuah pengganggu strategi ekonomi jangka panjang mereka.
Ini karena kedua negara telah menyadari bahwa sejak permintaan minyak dari Barat menyusut, India dan China akan menjadi bagian terbesar dari permintaan minyak di masa mendatang. Faktanya, menurut laporan Badan Energi Internasional, India siap untuk mengambil alih konsumsi minyak China pada pertengahan abad.
India, dengan populasi 1,3 miliar jiwa dan stabilitas politik yang relatif, juga menawarkan peluang investasi besar bagi negara-negara Teluk Persia yang kaya. Peluang ini, dari perspektif monarki Dewan Kerjasama Teluk (GCC) tidak dapat disia-siakan karena hak-hak Kashmir dilanggar, terutama ketika mereka dapat mengabaikan kekejaman yang dilakukan di Palestina, yang jauh lebih dekat daripada Kashmir dalam hal bahasa, geografi, dan budaya.
Ahsan Iqbal dapat men-tweet semua yang dia inginkan, tetapi inilah masalahnya: Wawancara Shah Mehmood Qureshi dengan ARY dan penjelasan Kementerian Luar Negeri kepada media keesokan harinya bukanlah tindakan tergesa-gesa. Itu adalah strategi yang disengaja dan dipikirkan dengan matang yang mendapat dukungan penuh dari lembaga keamanan negara yang kuat.
Pada Desember 2019, Imran Khan dihentikan oleh Putra Mahkota Arab Saudi dari menghadiri KTT Kuala Lumpur, yang dipandang Arab Saudi sebagai alternatif dari OKI. Faktanya, PM Pakistan tersebut tampaknya telah dipanggil ke Riyadh dan ditegur oleh Putra Mahkota.
Kemudian, di bulan yang sama, Menteri Luar Negeri Arab Saudi mengunjungi Pakistan dan meyakinkan kepemimpinannya bahwa sebagai imbalan Pakistan tidak menghadiri KTT tersebut, Arab Saudi akan mengadakan pertemuan para Menteri Luar Negeri OKI mengenai Kashmir.
Janji ini tidak ditepati dan di tengah hubungan yang memburuk antara kedua negara, Arab Saudi menarik kembali pinjaman 1 miliar dolar Amerika Serikat lebih awal. Pakistan kemudian menggunakan uang dari China untuk melunasi pinjaman ke Arab Saudi.
Konteks inilah yang memicu reaksi keras Menteri Luar Negeri Qureshi. Sementara Putra Mahkota Mohammed bin Salman mungkin memiliki ambisi besar, kenyataannya adalah bahwa Arab Saudi telah menghentikan segala kepura-puraan mereka untuk menunjukkan simpati kepada Muslim Rohingya, Uighur, Palestina atau Kashmir. Dengan demikian, karena mengejar keuntungan ekonomi tanpa malu-malu, Kerajaan Arab Saudi telah kehilangan posisinya di dunia Muslim dengan konsekuensi politik dan strategis yang mengikutinya.
Sumber: https://nayadaur.tv/2020/08/new-saudi-ambitions-have-cost-it-the-leadership-of-muslim-countries/
Ikuti Whatsapp Channel Republika
