REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah sedang mengkaji bantuan untuk pelajar dari keluarga tidak mampu yang sulit melakukan kegiatan pembelajaran secara online (daring) pada masa pandemi Covid-19 saat ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, pihaknya sedang membahas dengan kementerian/ lembaga terkait mengenai jenis bantuan yang akan diberikan.
"Kita sedang bahas bagaimana kita bisa membantu keluarga-keluarga ini yang dalam suasana Covid-19, tidak memungkinkan untuk hadir fisik (kegiatan belajar mengajar)," tuturnya dalam Webinar Stimulus Pemerintah untuk Memperkuat UMKM, Selasa (11/8).
Sri mengakui, dalam situasi pandemi, tantangan masyarakat untuk beraktivitas sangat besar, termasuk pada sektor pendidikan. Kebijakan pembatasan aktivitas membuat anak-anak tidak bisa masuk sekolah ataupun kuliah seperti biasa.
Tapi, Sri mengatakan, banyak di antara mereka yang tidak dapat mengakses pembelajaran secara digital dengan berbagai alasan. Entah itu karena keterbatasan infrastruktur teknologi, tidak mampu untuk membeli handphone yang mampu mengakses atau tidak bisa membayar pulsa.
"Ini jadi tantangan baru yang harus kita pecahkan," katanya.
Sri memastikan, intervensi pemerintah untuk membantu kelompok miskin akan dilakukan dari berbagai arah. Tidak hanya sektor pendidikan, juga bantuan yang akan menopang kebutuhan sehari-hari mereka seperti melalui Kartu Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Dalam memberikan bantuan, Sri menyebutkan, pemerintah akan melihat komposisi keluarga miskin tersebut. Apabila terdapat anak balita, maka mereka mendapatkan bantuan untuk mendukung pemenuhan gizi balita. Begitupun dengan ibu hamil yang membutuhkan tambahan gizi serta kepastian pemenuhan keperluan sehari-hari.
Kalaupun ada anak-anak berusia sekolah dasar, Sri menjelaskan, pemerintah memberikan bantuan agar mereka dapat menempuh pendidikan. Perlakuan serupa diberikan untuk anak-anak tingkat SMP dan SMA yang akan mendapatkan bantuan berdasarkan kebutuhan sekolah mereka.
"(Bantuan ini diberikan) supaya anak-anak dari tidak mampu ini bisa tetap mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan yang baik," ujar mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
