Selasa 11 Aug 2020 10:35 WIB

Pemprov Jabar Dorong Penyerapan Bantuan Kredit Bagi UMKM

Penyerapan bantuan kredit bagi UMKM untuk menggerakan roda ekonomi

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Esthi Maharani
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja
Foto: dok. Istimewa
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG --  Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja mengatakan Pemprov mendorong penyerapan bantuan kredit bagi UMKM untuk menggerakkan kembali roda ekonomi. Inventarisasi UMKM di Jabar pun akan dilakukan untuk mempermudah perbankan menyalurkan bantuan kredit.

“Kami harus sesegera mungkin mengumpulkan data yang dibutuhkan (untuk menyalurkan bantuan kredit pada UMKM),” ujar Setiawan, Senin (10/8).

Ia mengatakan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan sudah menempatkan dana kredit bagi UMKM di sejumlah perbankan, termasuk Bank BJB.

“Kami mendengar sebetulnya dari mulai Bank Mandiri, BNI, BRI, bahkan secara spesifik dari Kementerian Keuangan menitipkan anggaran pemerintah di Bank BJB sebesar Rp2,5 triliun khusus untuk UKM,” paparnya.

Saat ini, pertumbuhan kredit di Jabar berada di atas rata-rata nasional, yakni 5 persen. Menurut Setiawan, jika penyerapan bantuan kredit bagi UMKM berjalan optimal, hal itu akan mempercepat pemulihan ekonomi, termasuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nasional.

“Jawa Barat ini kontributor untuk PDRB nasional paling tinggi. Oleh karena itu, kalau Jawa Barat cepat, saya pikir nasional pun akan terangkat dan terbantu. Jadi, saya harap penyerapan bantuan kredit cepat,” katanya.

Menurut Setiawan, Pemprov Jabar akan memberikan pelatihan kepada UMKM tentang pemasaran dan pengembangan kapasitas. Termasuk bagaimana memanfaatkan bantuan kredit untuk menggerakkan produksi. Syarat dan ketentuan penyaluran bantuan kredit, kata Setiawan, akan dipermudah. Kemudian, perbankan juga harus proaktif menyosialisasikan bantuan kredit kepada UMKM-UMKM di Jabar.

“Semua program (kredit)-nya sudah ada, tinggal diakses dan itulah yang dimaksud bahwa kalau dengan cara proaktif nanti bank-bank yang akan memberikan penyaluran kredit tersebut akan menginformasikan. Jadi, proaktif juga dari perbankan perlu,” katanya.

Hal senada dikatakan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso. Ia mengatakan, komunikasi dan sosialisasi menjadi kendala dalam penyaluran bantuan kredit kepada UMKM.

“Lebih banyak (kendala) komunikasi, belum banyak yang tahu, sehingga ini harus kita lakukan. Komunikasi ini menjadi penting supaya paham, sehingga para pengusaha tahu bahwa ada itu (program kredit),” kata Wimboh.

Wimboh menyatakan, UMKM memiliki potensi besar untuk memulihkan ekonomi di Jabar. Bantuan kredit merupakan stimulus agar UMKM berproduksi di tengah pandemi Covid-19.

“UMKM dikasih subsidi, dikasih tambahan modal kerja yang kemarin direstruktur, dan juga modal kerjanya dijamin oleh pemerintah,” katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement