Thursday, 5 Rabiul Awwal 1442 / 22 October 2020

Thursday, 5 Rabiul Awwal 1442 / 22 October 2020

Epidemiolog Sebut Ganjil-Genap Hanya Pindahkan Masalah

Selasa 11 Aug 2020 08:05 WIB

Rep: Ratih Widihastuti Ayu Hanifah/ Red: Erik Purnama Putra

Polantas memantau kendaraan yang melanggar kebijakan ganjil-genap di Jakarta, Senin (10/8).

Polantas memantau kendaraan yang melanggar kebijakan ganjil-genap di Jakarta, Senin (10/8).

Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso
Jangan sampai, ganjil-genap ini malah kasus Covid meningkat di transporasti publik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kebijakan ganjil-genap saat pandemi Covid-19 dianggap tidak efektif dan efisien. Menurut epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman, penerapan ganji-genap hanya memindahkan permasalahan masyarakat karena belum secara masif dan berintegrasi

"Maksudnya saya harus diintegrasi atau melakukan kordinasi dahalu agar ada kerja sama dari pemangku kepentingan di pemerintahan dengan perusahaan tersebut," jelas Dicky saat dihubungi pada Senin (10/20).

Dicky menjelaskan, cara ideal perkantoran yang ingin tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan melihat karyawan tersebut termasuk berisiko tinggi bukan penyakit bawaan (komorbid). Kemudian, harus ada surat aturan baru antara dinas perhubungan, kepolisian, dan dinas kesehatan untuk mengatur perkantoran di Jakarta.

"Karena kalau mempunyai komorbid dan risiko pendarahan tidak diizinkan masuk bekerja itu lebih rentan penularan nya, apalagi jika menggunakan kendaraan umum. Namun ada baiknya saat pandemi Covid-19 sampai akhir tahun ini WFH saja, supaya dalam penyebaran Covid di lingkungan perkantoran tidak padat," ujar Dicky.

Dalam hal ini, Dicky menganjurkan, pihak pemerintah yang menerapkan kebijakan ganjil-genap harus berker jasama dengan perkantoran atau perusahaan. Dia mendapati, umumnya mereka yang bekerja badan usaha milik megara (BUMN) dan perkantoran swasta, pastinya banyak yang membawa kendaraan pribadi. "Oleh karena itu, harus dikordinasikan. Bukan hanya membuat kebijakan untuk masyarakat dengan sistem pemberlakukan 50 persen masuk dan sisanya WFH," ujar Dicky.

Dicky mengatakan, penerapan kebijakan meredam mobilitas aktivitas masyarakat yang dilakukan Pemprov DKI sebenarnya sudah berjalan baik. Hanya saja, sambung dia, ganjil-genap  tidak tepatnya saat berlangsung saat ini, lantaran hanya memindahkan masalah.

"Begini saya jelaskan, meredam mobilitas pekerja ini memang sudah tepat kebijakannya dengan gnjil-genap. Namun jika tidak harus memiliki opsi lain. Karena jangan sampai, dengan peraturan ganjil-genap ini (kasus Covid-19) malah meningkat di transportasi publik yang berdampak pada kerumunan," ujar Dicky.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA