REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan pemberlakuan sistem ganjil genap kendaraan selama sepekan tidak lantas membuat masyarakat beralih menggunakan transportasi umum. "Sampai saat ini dari pantauan kami, masyarakat tidak beralih ke angkutan umum karena tujuan kita melakukan pembatasan ini sebagai instrumen pengendalian pergerakan orang di tengah-tengah pandemi Covid-19 khususnya pelaksanaan PSBB masa transisi," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo saat dihubungi di Jakarta, Senin (10/8).
Kendati demikian, Syafrin menilai hal tersebut akan berubah karena saat ini masih pada tahapan sosialisasi. "Tetapi Minggu depan baru kita dapatkan data riilnya setelah dilakukan penegakkan hukum terhadap pelanggar ganjil genap," ujarnya.
Syafrin mengatakan tujuan dari kebijakan ganjil genap di tengah PSBB transisi sebagai instrumen pengendalian pergerakan masyarakat di tengah pandemi Covid-19, agar mobilitas warga tidak tinggi. "Sehingga tidak terjadi kerumunan-kerumunan atau keramaian pada pusat-pusat kegiatan yang kita harapkan di sana pun tetap menerapkan prinsip-prinsip protokol kesehatan," ujarnya.
Sebelumnya, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta mencatat terjadi kenaikan jumlah penumpang transportasi umum sebesar 2,05 persen di moda transportasi umum setelah diberlakukannya kebijakan ganjil genap pada Senin (3/8) lalu. "Volume lalu lintas terjadi penurunan sekitar dua persen di titik pemantauan. Kemudian angkutan umum secara rata-rata naik 2,05 persen tetapi dari proporsinya itu TransJakarta naik 2,62 persen. MRT turun delapan persen," kata Syafrin Liputo saat dihubungi, Selasa (4/8).
Berdasarkan data milik Dishub, terjadi penambahan jumlah penumpang di TransJakarta sebanyak 4.333 orang atau sekitar 2,62 persen. Angka itu diperoleh dari selisih jumlah penumpang pada 3 Agustus 2020 sebanyak 169.517 orang dengan jumlah penumpang pada 27 Juli sebanyak 165.184 orang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
