REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Konferensi donor darurat untuk Lebanon telah berkomitmen memberikan bantuan kemanusiaan sebesar 298 juta dolar AS. Presiden Prancis, Emmanuel Macron mengatakan, komitmen tersebut tidak akan tergantung pada reformasi politik Lebanon atau kelembagaan tertentu.
Kekuatan dunia berjanji tidak akan mengecewakan rakyat Lebanon, pasca-ledakan dahsyat yang terjadi di pelabuhan Beirut pada Selasa (4/8) dan menewaskan sedikitnya 158 orang. Namun, negara-negara asing menuntut transparansi terkait penggunaan dana kemanusiaan yang disalurkan kepada Lebanon. Mereka juga berhati-hati agar tidak menulis cek kosong kepada pemerintah Lebanon yang dinilai sangat korup oleh rakyatnya sendiri.
“Bantuan harus tepat waktu, efisian, dan konsisten dengan kebutuhan rakyat Lebanon, dan langsung diberikan kepada penduduk Lebanon, dengan efisiensi dan transparansi maksimal,” ujar pernyataan dalam konferensi donor tersebut.
Macron menjadi tuan rumah konferensi yang digelar melalui panggilan video. Dalam pidato pembukaannya, dia mendesak negara-negara lain untuk mengesampingkan perbedaan dan mendukung rakyat Lebanon. Selain itu, dia mengatakan bahwa bantuan internasional harus dikoordinasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tawaran bantuan termasuk dukungan untuk penyelidikan yang tidak memihak, kredibel dan independen terhadap ledakan tersebut.
"Peran kami adalah berada di sisi mereka,” kata Macron.
Sementara itu, dalam konferensi tersebut Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan bahwa negaranya siap memberikan bantuan kepada Lebanon. Trump menambahkan, AS akan mengirim pesawat tambahan yang mengangkut kebutuhan medis, makanan, dan air. Menurut Trump, AS akan memberikan bantuan secara besar-besaran ke Lebanon, tetapi dia tidak menyebutkan nominalnya.
“Kami belum memberikan angkanya, tapi jumlahnya akan substansial. Atas dasar kemanusiaan, kami harus melakukannya," kata Trump.
Dana Moneter Internasional (IMF) bersedia melipatgandakan upaya untuk membantu Lebanon setelah peristiwa ledakan dahsyat. Tetapi, Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva mengatakan, semua lembaga negara perlu menunjukkan kesediaan untuk melakukan reformasi. Dia menjabarkan reformasi yang diharapkan, termasuk langkah-langkah untuk memulihkan solvabilitas keuangan publik dan kesehatan sistem keuangan, serta perlindungan sementara untuk menghindari arus modal keluar yang berkelanjutan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
