REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Tjahjo Kumolo menyerukan netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam Pilkada 2020. Tak terkecuali Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin yang juga harus menjaga netralitasnya sebagai pejabat negara dalam kontestasi politik.
"Saya yakin Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin tidak akan terlibat dalam proses aktivitas pilkada," ujar Tjahjo dalam webinar Netralitas dan Kewaspadaan Politisasi ASN dalam Pilkada Serentak tahun 2020, Senin (10/8).
Menurut dia, mulai hari ini sampai selesainya pilkada, Jokowi mungkin tidak akan pulang ke Solo dan tetap tinggal di Jakarta. Hal ini menunjukkan sikap netralitasnya. Diketahui, anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka mencalonkan diri menjadi calon wali kota Solo di Pilkada 2020 ini.
Ada pula menantu Jokowi, Bobby Nasution menjadi calon wali kota Medan. Tak ketinggalan, anak Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah pun ikut maju di Pilkada 2020 sebagai calon wali kota Tangerang Selatan.
Tjahjo mengatakan, beberapa menteri dan sebagian kepala daerah merupakan kader partai politik yang juga harus menjaga netralitasnya sebagai pejabat pemerintahan. Mereka seharusnya dapat membedakan antara tanggung jawabnya mengemban tugas negara dan kader partai politik.
Di sisi lain, dia menyebutkan, ada beberapa kepala daerah yang sudah mempersiapkan pilkada untuk investasi pada Pemilu 2024. Terdapat lima gubernur yang sudah membuat kebijakan, keputusan, dan pernyataan yang terukur rapi.
"Ada lima gubernur yang sudah membuat kebijakan, keputusan dan statement terukur rapi, untuk investasi capres atau cawapres. Ya itu sah-sah saja," kata Tjahjo.
Menurut dia, hal itu tak menjadi masalah apabila tidak menganggu pengambilan keputusan dan kebijakan oleh kepala daerah yang bersangkutan. Tjahjo mengingatkan agar kepala daerah tidak memanfaatkan momentum pilkada untuk menggerakkan pegawai di bawahnya dalam pemenangan kontestasi politik.
"Presiden dalam rapat kabinet cukup tinggi mengingatkan saya dan teman-teman yang lain. Untuk mengambil kebijakan dalam keadaan yang kritis harus cepat," kata Tjahjo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
