REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komandan Korem 132/Tadulako selaku Komandan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (rehab rekon) Pascabencana 2018 Sulawesi Tengah (Sulteng) Brigadir Jenderal TNI Farid Makrup optimistis dan mengharapkan agar hunian tetap bagi pengungsi korban bencana 2018 di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala dapat selesai akhir tahun 2020 sesuai target pemerintah pusat.
Agar target tersebut tidak meleset saat ini pihaknya bersama pemerintah pusat terutama pemerintah daerah berupaya mengatasi berbagai kendala yang menghambat proses pembangunan huntap di tiga daerah yang dilanda gempa, tsunami dan likuefaksi itu.
"Ada banyak kendala yang saat ini kami hadapi seperti penentuan lokasi dan pembangunan hunian tetap (huntap) di Kota Palu yang berjalan sangat lamban. Dari kebutuhan huntap sekitar 6.500 unit baru sekitar 1.500-an yang selesai. Itu pun belum semua dihuni. Ini sudah mau dua tahun," katanya di sela-sela acara coffee morning dengan sejumlah jurnalis di Palu, Sabtu.
Jika pemerintah daerah tidak sanggup mengatasi kendala itu seharusnya dilaporkan kepada Presiden RI agar presiden dapat membantu mengatasi persoalan tersebut.
"Belum lagi kekurangan bahan baku huntap, kontraktor nakal dan pengungsi yang memilih-milih model, jenis dan lokasi huntap yang akan mereka huni. Itu beberapa kendala yang menyebabkan proses pembangunan huntap berjalan sangat lamban,"ujarnya.
Untuk itu, ia telah mengimbau dan mengajak kepala daerah di tingkat kabupaten, kota hingga provinsi yang bertanggung jawab agar segera mencari solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan hunian tetap untuk masyarakat korban bencana alam di Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, selesai dan dihuni warga akhir 2020.
Direktur Rumah Khusus Ditjen Perumahan Kementerian PUPR, Johny FS Subrata dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu, mengungkapkan sejak dilaksanakan pembangunannya pada Januari 2020 lalu, saat ini kemajuan pembangunannya sudah mencapai 70 persen dan diharapkan bisa selesai dan dihuni oleh masyarakat pada akhir tahun ini.
Hal itu, ujar dia, karena hunian tetap ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang menjadi korban bencana alam sehingga mereka bisa tinggal di hunian yang layak huni.
Johny menekankan kepada para pekerja di lapangan untuk tetap bersemangat bekerja di lapangan.
Selain itu, dirinya juga meminta SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sulteng untuk memperhatikan empat hal guna percepatan pembangunan yaitu, tenaga kerja, kualitas, kematangan lahan, dan ketepatan waktu.
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II Suko Wiyono menerangkan saat ini Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR melalui Satuan Kerja Non Vertikal tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Tengah sedang melaksanakan pembangunan hunian tetap di dua lokasi yang berbeda.
Ia memaparkan lokasi pertama berada di Kelurahan Duyu sebanyak jumlah 230 unit dan di Pombewe sebanyak 400 unit.
"Progress pembangunan huntap (hunian tetap) di Duyu sudah mencapai 70,47 persen. Sedangkan pembangunan huntap di Pombewe sekitar 52,48 persen. Jika ditotal maka dari target pembangunan huntap yang akan dibangun 630 unit progres pembangunannya mencapai 59 persen," ujarnya.
Kepala SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Tengah Rezki Agung mengatakan saat ini pelaksanaan pembangunan huntap baru dilaksanakan selama enam bulan sejak dicanangkan pada awal tahun.
Rezki menambahkan huntap dibangun dengan struktur konstruksi memanfaatkan teknologi rumah instan sederhana sehat (risha) sehingga proses pembangunanya tidak membutuhkan waktu yang relatif cukup lama.
Teknologi risha ini memiliki keunggulan di antaranya pengerjaan cepat dan merupakan rumah tumbuh yang dapat dikembangkan dengan menambah ruang baru maupun tingkat bangunan, dan rumah ini juga dirancang kuat dan tahan gempa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
