REPUBLIKA.CO.ID, KEPULAUAN RIAU -- Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, Buralimar, mengatakan, terdapat sekitar 14.000 pekerja sektor wisata yang terdampak Covid-19. Pekerja tersebut terdiri dari industri travel, perhotelan, asosiasi pariwisata, hingga ekonomi kreatif.
Data terdampak Covid-19 tersebut dihimpun hingga bulan Mei 2020. Pihaknya akan terus memperbarui perkembangan data terbaru.
"Para pekerja tersebut rata-rata terkena dampak PHK, dirumahkan, hingga mendapat upah sebagian oleh perusahaan tempat mereka bekerja," kata Buralimar di Tanjungpinang, Jumat (7/8).
Menurut Buralimar, permasalahan yang dialami tiap-tiap pelaku maupun asosiasi pariwisata berbeda-beda sebagai akibat dari pengaruh pandemi COVID-19 ini. Misalnya, perhotelan, hampir semuanya mengalami penurunan kunjungan wisatawan, baik dalam maupun luar negeri. Hal ini membuat perusahaan mengambil kebijakan mem-PHK maupun merumahkan karyawannya.
Selain itu, ada beberapa hotel yang tetap beroperasi di tengah pandemi COVID-19. Namun, gaji karyawan yang tadinya dibayar penuh, terpaksa dipotong menjadi sebagian atau setengah dari gaji pokok.
"Ekonomi kreatif, seperti event organizer pun sepi permintaan buat penyelanggaran iven-iven keramaian, karena terkendala imbauan pemerintah soal social distancing/menjaga jarak," sebut Buralimar.
Buralimar pun tidak menampaik bahwa yang paling terdampak sejak awal kemunculan COVID-19 ialah usaha travel. Sebab, sektor tersebut tidak punya pendapatan bulanan, tetapi berdasarkan orderan.
"Wabah COVID-19 menyebabkan orderan travel sepi. Mereka tidak punya pendapatan, alhasil jadi down," tuturnya.
Lebih lanjut, pihaknya tetap berupaya memberikan insentif kepada para pekerja tersebut melalui program-program, seperti bantuan sembako dan pelatihan pariwisata yang digelar di tiap kabupaten/kota di Kepri. Kemudian, ada juga bantuan sembako dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap 8.000 pekerja wisata terdampak COVID-19 di Kepri. Ada pula program padat karya tunai untuk 500 pekerja wisata terdampak COVID-19.
"Memang program-program itu belum menyasar ke 14.000 pekerja dimaksud, karena kemampuan anggaran yang terbatas, tapi kita bakal mengupayakannya secara bertahap," demikian Buralimar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
