REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, bantuan pemerintah untuk penanganan dampak pandemi covid-19 telah disalurkan melalui sejumlah program ekonomi. Budi mengatakan, bantuan tersebut disalurkan agar terjadi percepatan dalam perputaran ekonomi nasional.
"Bapak Presiden selalu memberikan arahan agar secepat mungkin anggaran PEN ini, secepat mungkin kita bisa menggerakkan ekonomi nasional kembali. Sehingga di kuartal ketiga diharapkan ada percepatan pada perputaran ekonomi," jelas Budi saat konferensi pers di Kantor Presiden, Jumat (07/08).
Ia menjelaskan, untuk menangani dampak pandemi ini, Satgas PEN fokus pada tiga hal utama yakni bantuan sosial, Program Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan program padat karya.
"Untuk program bantuan sosial, ini adalah Program Keluarga Harapan diberikan pada 10 juta keluarga paling miskin. Atau kalau dikali 4, ada 40 juta keluarga paling miskin," lanjutnya.
Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp37,4 triliun untuk menjalankan program tersebut. Hingga Agustus, penyalurannya sudah terserap sebesar Rp 27 triliun atau 72 persen dari pagu anggaran. Budi pun optimistis penyerapan anggaran ini akan tercapai 100 persen hingga akhir tahun nanti.
Selain PKH, pemerintah juga menyalurkan Program Kartu Sembako dengan anggaran sebesar Rp 43,6 triliun untuk 20 juta keluarga. Budi memprediksi jumlah itu jika dikalikan 4, artinya ada 80 juta penduduk termiskin yang berada di lapisan terbawah.
"Sampai Agustus ini, realisasi penyerapannya sudah mencapai Rp 26 triliun. Atau sekitar hampir enam puluh persen dari pagu anggaran," lanjutnya.
Untuk program bansos tunai dan nontunai yang ditargetkan untuk daerah yang terkena dampak covid-19 baik di Jabodetabek maupun lainnya, telah disiapkan anggaran hingga Rp 39,2 triliun. Serapan anggaran ini pun telah mencapai 49 atau sekitar Rp 19 triliun yang diberikan kepada 10,9 juta keluarga.
Sedangkan, untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 31,8 triliun untuk 8 juta keluarga. Namun demikian, serapannya masih rendah yakni sebesar 27 persen.
"Jadi baru bisa penyalurannya Rp 9 triliun sampai saat ini. Itu yang sedang kita kejar," kata Budi.
Budi melanjutkan, untuk program UMKM, pemerintah menyiapkan dua program utama. Yakni Program Subsidi Bunga UMKM dengan anggarannya Rp 35 triliun. Namun hingga saat ini baru tersalurkan Rp 1,3 triliun atau 3,71 persen.
"Masih sangat jauh dari targetnya sebesar 35 persen," tambahnya.
Menurut Budi, kendala penyaluran ini pun telah dibahas bersama dengan Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Keuangan, Pegadaian, serta bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Pemodalan Nasional Madani selaku pelaksana program.
"Kami melihat dengan Rp 1,3 triliun sudah menjangkau 13 juta UMKM dan mensubsidi pinjaman sebesar Rp 204 triliun," ujarnya.
Program lainnya yakni Program Penempatan Dana dengan anggaran sebesar Rp 79 triliun. Dari jumlah itu, realisasinya sudah mencapai 38 persen yang disalurkan oleh bank-bank Himbara. Dan telah menjangkau lebih dari 620 ribu UMKM. Kredit yang tersalurkan pun sebesar Rp 35 triliun.
Budi menyampaikan, saat ini Satgas bersama Kementerian Keuangan tengah mengkaji sisa pagu anggaran yang belum terpakai dan akan diperluas penyalurannya melalui bank-bank daerah.
"Sehingga penyaluran program penempatan dana bisa lebih merata ke seluruh daerah di pelosok Indonesia," jelasnya.
Selain itu, ada juga program padat karya dengan anggaran Rp 18,4 triliun. Budi menyebut, serapan anggaran program ini telah mencapai 45,7 persen yang menyerap 3 juta pekerja.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
