Sunday, 3 Safar 1442 / 20 September 2020

Sunday, 3 Safar 1442 / 20 September 2020

Otoritas Liga Primer Diminta Perbarui Tes Kepemilikan Klub

Kamis 06 Aug 2020 15:38 WIB

Rep: Anggoro Pramudya/ Red: Agung Sasongko

Newcastle United

Newcastle United

Foto: NUFC.CO.UK
Amnesty International memerintahkan tes baru bagi setiap otoritas liga di Eropa.

REPUBLIKA.CO.ID,  LONDON --  Pihak otoritas Liga Primer Inggris justru didesak untuk memperbarui tes kepemilikan klub, yang menyangkut soal pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini terkait, rencana pengambilalihan klub Newcastle United dari konsursium asal Arab Saudi.

Baca Juga

Dilansir Mirror, Kamis (6/8) Amnesty International memerintahkan tes baru bagi setiap otoritas liga Eropa, khusunya Inggris, untuk mencantumkan persyaratan kepatuhan hak asasi manusia bagi calon investor baru.

Hal itu merujuk pada langkah pun rencana investor Arab Saudi yang bermaksud mengakusisi kesebelasan asal Upon Tyne, Newcastle United. Adapun pengambilalihan tersebut diketuai oleh Putra Mahkota Arab Saudi, Mohamed Bin Salman, yang memiliki catatan buram.

Tawaran yang didanai Saudi untuk Newcastle memanas karena berbagai insiden di negara teluk terkait pemenjaraan para kritikus pemerintah, dan dugaan PBB tentang pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi, direncanakan oleh pejabat tinggi negara tersebut.

Direktur Amnesty International UK, Allen menuntut Ketua Eksekutif Liga Inggris, Richard Masters, agar mencantumkan butir pelanggaran hak asasi manusia kedalam syarat keputusan pengambilalihan klub.

"Kontroversi seputar Saudi-Newcastle telah menjadi peringatan besar. Tes Pemilik dan Direktur saat ini tidak sesuai dengan tugas untuk memeriksa siapa yang dapat memiliki dan menjalankan klub sepak bola Inggris," kata Allen.

"Saat ini, siapa pun yang ingin merusak reputasi mereka dengan membeli sepak bola Inggris dapat melakukannya dengan mengetahui bahwa keterlibatan mereka dalam kejahatan perang atau penyiksaan tidak akan menghentikan mereka," sambung pernyataan tersebut.

Lebih lanjut, ujian kepemilikan pun direktur baru tidak mengikuti tren modern dalam kepemilikan sepak bola internasional, tak terkecuali dengan kekuatan asing yang memberi jalan mereka ke dalam permainan si kulit bundar.

"Sepak bola bisa menjadi kekuatan nyata untuk kebaikan, seperti yang ditunjukkan oleh proyek penyambutan Sepak bola yang luar biasa, tetapi sepak bola papan atas perlu menyelesaikan masalah rumit kepemilikan ini."

Sementara pengacara korporat David Chivers QC, dan Seamus Woods dari Erskine Chambers, hari ini secara resmi akan mengusulkan untuk memasukan tes hak asasi manusia dalam syarat rencana kepemilikan klub.

Sebelumnya tes tersebut hanya melarang seseorang dalam daftar pelanggar seks untuk menjadi pemilik atau direktur, tetapi tidak ada larangan bagi mereka yang terlibat dalam tindakan penyiksaan, perbudakan, perdagangan manusia atau bahkan kejahatan perang.

Proses pembelian saham Newcastle berhembus sejak Maret 2020 silam. Pemiliki the Magpies, Mike Ashley dikabarkan telah sepakat dengan konsursium Arab yang didanai oleh Muhammad bin Salman untuk melepas saham senilai 300 juta pounds.

Pada April lalu, berkas pembelian itu pun diserhkan kepada otoritas Liga Primer. Namun hingga hari ini belum ada lampu hijau dari pihak terkait soal rencana pengambilalihan klub.

Mandeknya proses itu tak lepas dari protes yang diajukan sejumlah pihak dengan banyaknya tudingan negatif tentang sikap dan prilaku konsursium asal Negeri Teluk tersebut.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA