REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan melakukan penataan ruang di Jabodetabek-Punjur untuk mengatasi banjir disejumlah lokasi di wilayah tersebut sesuai dengan Perpres No 60 tahun 2020.
Dalam kunjungannya ke Kali Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, Menteri ATR/ Kepala BPN, Sofyan Djalil mengatakan, kunjungannya itu sebagai program kampanyenya kepada masyarakat dalam sosialisasi penataan ruang.
“Misal di Bekasi, orang bikin turap di tengah sungai, kita bongkar, itu bagian dari law enforcement dan bidang tata ruang,” kata Sofyan Djalil Rabu (5/8).
Hal tersebut diungkapkan Sofyan karena jika tata ruang tidak teratur dan penegakan hukum belum dilaksanakan, maka kehidupan masyarakat akan menjadi sulit di masa yang akan datang.
Menurut Sofyan, pihaknya akan bekerja sama dengan Pemprov Jawa Barat, Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Banten dan pemda dalam penataan ruang di sejumlah lokasi Jabodetabek-Punjur.
“Kemudian ditambah beberapa intansi dan dirjen terkait. Tujuannya agar ada sinkronisasi program. Untuk sinkronisasi program kita ada PMO (project management office), yang akan mensikronisasi berbagai program di berbagai kota provinsi di wilayah ini,” ujar Sofyan.
Menurutnya, penataan ruang akan dilakukan di sejumlah tempat untuk mengatasi masalah banjir. Mulai dari membenahi hulu dengan merehabilitasi puncak sebagai catchment area, lalu menangani hilir dengan membuat tanggul laut raksasa di Jakarta.
Sementara di tengahnya yaitu penataan bantaran sungai. Sofyan menjelaskan hal itu akan dilakukan pemda, sebab permasalahan di sana berkaitan dengan kondisi sungai.
Sofyan kemudian menjelaskan seperti di Kali Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. Di kawasan itu kondisi wilayah berbentuk cekungan membuat banjir kerap terjadi di kawasan itu. Penataan banjir di kawasan itu harus dilakukan dengan memompa air kali.
"Jadi di sana unik sekali, harus ditangani dengan pompa, itu ditangani oleh pemerintah DKI, " kata dia.
Kondisi berbeda terjadi di Tegal Alur, Kalideres. Banjir rob kerap terjadi di kawasan itu. Sofyan mengatakan mengatasi masalah itu Kementerian PUPR telah membuat tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall.
Sofyan menjelaskan, sejak penataan ruang mulai beroperasi pada Februari 2020 lalu, pihaknya mencatat banyak kondisi lahan perairan yang telah berubah fungsi. Karena itu, pihaknya menegaskan penertiban akan dilakukan.
Dalam penataan ruang, pihaknya akan melibatkan TNI, Polri, dan Jaksa dalam penertiban nanti. Cara tersebut dinilai cukup berhasil saat Pemprov Jabar menertibkan kawasan Ciliwung.
Meski demikian, Sofyan enggan menjawab kapan target penataan ruang di Jabodetabek-Punjur akan selesai. Menurutnya yang dilakukan pihaknya dengan mendatangi sejumlah lokasi merupakan bagian dari sosialisasi.
“Kita mulai dulu, karena ini sebenarnya penataan Jabodetabek-Punjur sudah agak lama, tapi selama ini dilakukan oleh BKSP (Badan Kerjasama Pembangunan) antar provinsi. Kemudian dirasa masih perlu di-improve maka keluarlah Perpres ini, ditunjuk Menteri ATR sebagai ketua,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
