Kamis 06 Aug 2020 08:35 WIB

Guru Berkunjung, DPRD Yogya: Harus Ada Skala Prioritas

Dari 600 RW baru 120 RW yang sudah mendapat akses jaringan internet.

Rep: Silvy Dian Setiawan/ Red: Fernan Rahadi
Siswa SMP 4 Patuk mengerjakan tugas sekolah dengan memanfaatkan jaringan internet publik di kawasan wisata Embung Nglanggeran, Patuk, Gunungkidul, DI Yogyakarta, Rabu (29/7/2020). Sejumlah pelajar memanfaatkan koneksi jaringan nirkabel publik kawasan wisata Embung Nglanggeran untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh selama pandemi Covid-19.
Foto: Antara /Hendra Nurdiyansyah
Siswa SMP 4 Patuk mengerjakan tugas sekolah dengan memanfaatkan jaringan internet publik di kawasan wisata Embung Nglanggeran, Patuk, Gunungkidul, DI Yogyakarta, Rabu (29/7/2020). Sejumlah pelajar memanfaatkan koneksi jaringan nirkabel publik kawasan wisata Embung Nglanggeran untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh selama pandemi Covid-19.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Program Guru Berkunjung yang diterapkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mendapat apresiasi dari DPRD Kota Yogyakarta. Walaupun begitu, DPRD Kota Yogyakarta menilai harus ada skala prioritas dalam menjalankan program tersebut.

Anggota Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Suryani mengatakan, sasaran utama dalam menjalankan program ini di antaranya kelas satu SD, kelas enam SD, dan kelas sembilan SMP. Menurutnya, siswa kelas satu SD masih dalam tahap belajar membaca dan menulis.

Sehingga, sulit jika pembelajaran dilakukan dengan daring. Sementara, siswa kelas enam SD dan kelas sembilan SMP akan berhadapan dengan kenaikan jenjang sekolah.

"Harus ada skala prioritas saat program itu digulirkan. Pada fase kelas itu butuh pendampingan dari para guru. Dengan berkunjung, guru juga bisa memberikan semangat kepada anak didik. Apalagi bagi siswa baru belum pernah bertemu dengan gurunya," kata Suryani di Yogyakarta, Rabu (5/8).  

Suryani menuturkan, kendala utama yang dihadapi orang tua dan murid dalam PJJ yakni akses internet. Diharapkan, melalui program Guru Berkunjung ini, kesulitan dalam PJJ di Kota Yogyakarta dapat diantisipasi.

Terlebih, Kota Yogyakarta merupakan Kota Pendidikan. Hal ini, ujarnya, harus dipertahankan di tengah pandemi Covid-19 saat ini.

"Kebijakan pendidikan saat masa pandemi seperti saat ini perlu kehati-hatian, berbeda dengan penanganan kesehatan maupun ekonomi. Tetapi, Yogya memiliki tantangan agar kualitas pendidikan tidak menurun," ujarnya.

Ia juga meminta masyarakat untuk memberikan dukungan agar program tersebut dapat berjalan dengan maksimal. Salah satunya dengan mempersilakan Balai RW atau Poskamling untuk dijadikan sebagai alternatif untuk menjalankan PJJ.

"Dengan catatan, protokol kesehatan tetap harus dikedepankan selama proses itu berlangsung," jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan komisi lain terkait penambahan jaringan internet Wifi Public di beberapa titik. Suryani menyebut, dari 600 RW di Kota Yogyakarta, baru 120 RW diantaranya yang sudah mendapat akses jaringan internet Wi-Fi.

"Jaringan internet gratis itu untuk mendukung kelancaran pembelajaran daring. Meski dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) sebagian bisa digunakan untuk membeli kuota internet, namun jika ada Wifi gratis tentu akan mempermudah," ujarnya.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement