REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin menyebut pemerintah sudah menyiapkan skema subsidi untuk pulsa internet bagi siswa yang tidak mampu atau yang layak dibantu. “Itu sudah diputuskan. Tinggal teknis pelaksanaan saja," ujar Ma'ruf dalam rilis yang diterima, di Jakarta, Rabu (5/8).
Terlebih sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim telah membolehkan apabila dana bantuan operasional sekolah (BOS) digunakan untuk membantu subsidi pulsa internet siswa kurang mampu tersebut. Wapres RI menyampaikan hal itu, dalam forum rapat konsultasi bersama Pimpinan DPD RI yang berlangsung secara virtual.
Dalam rapat tersebut, Ma'ruf meminta semua bahan dan laporan dari DPD untuk disampaikan kepadanya. “Ya, tolong disampaikan langsung semua aspirasi yang masuk. Akan kami perhatikan,” kata Ma'ruf.
Rapat konsultasi itu dihadiri tiga pimpinan DPD RI, yakni Ketua AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, Wakil Ketua Nono Sampono, dan Sultan Bakhtiar Najamudin. Sedangkan Mahyudin berhalangan hadir.
Pimpinan DPD RI yang hadir kemudian menyoroti sejumlah hal yang masih menjadi perhatian masyarakat, misalnya terhadap akses pendidikan yang berkualitas dan persoalan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang belum merata.
Menanggapi persoalan infrastruktur TIK, Ma'ruf mengungkapkan bahwa pemerintah sudah menyiapkan anggaran dana sekitar Rp 30 triliun untuk percepatan pembangunan infrastruktur transmisi TIK di Indonesia. Isu lain yang disampaikan pimpinan DPD RI dalam rapat tersebut di antaranya terkait jaminan produk halal, pemekaran daerah, ketahanan pangan, dan ketahanan sektor kesehatan.
Pada penghujung rapat, Wakil Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin sempat melaporkan kepada Wapres tentang beberapa kinerja menteri kabinet terutama yang mendapat sorotan dari kalangan dunia usaha.
Bagi Sultan, hal itu penting mendapat perhatian, agar tidak menjadi beban Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan di tengah situasi yang serba sulit seperti sekarang ini.
“Salah satunya kementerian perdagangan. Khususnya terkait izin ekspor dan impor yang dinilai lambat dan sulit. Kami punya contoh kasus, kebetulan yang telah kami kunjungi dan terima langsung aspirasinya,” kata Sultan pula.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
