REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah akan melakukan kebijakan yang agresif pada semester kedua melalui penyerapan sisa anggaran belanja sebesar Rp 1.457 triliun. Total anggaran tersebut ditujukan untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi, terutama setelah menghadapi tekanan pada kuartal II.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, dari total tersebut, sebanyak Rp 1.171 triliun di antaranya ditujukan untuk belanja pusat. Sedangkan, sisanya dibelanjakan dalam bentuk Transfer ke Daerah (TKD).
"Ini dalam rangka untuk mendorong perekonomian yang mengalami tekanan cukup besar," katanya dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) secara virtual, Rabu (5/8).
Sri memastikan, kebijakan fiskal ini akan dijalankan seiring dengan kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) melalui instrumen di bidang moneter, makroprudensial dan dukungan untuk pembiayaan defisit. Selain itu, ada Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjaminan Simpanan yang mengelola dampak tekanan pandemi dari sisi keuangan.
Berbagai langkah dipersiapkan untuk mengakselerasi belanja pemerintah yang pada kuartal kedua mengalami kontraksi 6,19 persen dibandingkan tahun lalu (yoy). Belanja terutama diarahkan untuk jaring pengaman sosial seperti tambahan bantuan sosial produktif untuk 12 juta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Total anggaran yang disiapkan mendekati Rp 30 triliun.
Selain itu, Sri menambahkan, pemerintah juga akan menambah bantuan sosial dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk pemberian beras pada 10 juta kelompok penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH). "Dengan anggaran Rp 4,6 triliun," tuturnya.
Terbaru, pemerintah juga memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang memiliki pendapatan di bawah Rp 5 juta. Saat ini, pemerintah sedang mengidentifikasi targetnya. Anggaran yang disiapkan adalah Rp 31 triliun.
Sri menjelaskan, berbagai program ini menjadi bagian dari akselerasi pemerintah untuk memperbaiki daya beli masyarakat yang tumbuh negatif 5,51 persen pada kuartal kedua (yoy). "Jadi, ini akan terus dilakukan dalam rangka memulihkan konsumsi masyarakat, sehingga bisa memulihkan ekonomi," ujar mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
