REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor berkolaborasi dengan PT Bank BJB Tbk dan Bank Indonesia (BI) mengimplementasikan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Sistem pembayaran menggunakan pemindaian kode respons cepat atau quick respons code (kode QR) itu akan dipergunakan untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dan sejumlah pajak lainnya.
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menjelaskan, Pemkot Bogor berupaya memulihkan dan membangkitkan ekonomi. Dengan inovasi QRIS, wajib pajak (WP) Kota Bogor lebih mudah melakukan transaksi tanpa menggunakan uang tunai.
"Wajib pajak dimudahkan dan yang paling penting aman. Tidak ada sentuhan langsung, meminimalkan resiko penularan (virus corona-Red)," kata Bima usai Launching Pembayaran PBB melalui QRIS di Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (5/8).
Bima menjelaskan, QRIS menjadi awal untuk menyambut era digital, apalagi di tengah pandemi Covid-19. Di masa depan, transaksi nontunai akan beralih menuju digital.
"Kemarin, (pembayaran) nontunai hanya kelas middle up yang fasih. Sekarang enggak, sekarang melek semuanya. Menjemput pajak yang tidak besar bisa dengan QRIS ini," kata Bima.
Bima menyakini, penggunaan QRIS dapat mempercepat target pajak daerah. Bima mengatakan, akan terus menggunakan sistem yang lebih mutakhir untuk membuat pajak daerah lebih transparan.
"Sehingga lebih bisa kita genjot lagi pajaknya, pengawasannya, transparansinya, tidak ada kebocoran, dan kita bisa membaca tren," ucap Bima.
Selain pembayaran pajak, Bima merencanakan, QRIS akan dipergunakan untuk transaksi di pusat kuliner yang akan dibangun di Kawasan Suryakencana. Bahkan, Bima menyebut, QRIS akan diimplementasikan di pasar-pasar di Kota Bogor.
"Kalo pajaknya baik, PAD (pendapatan asli daerah) baik, warga akan lebih sejahtera. Kita bisa memenangkan pertarungan dengan Covid-19. Ini tugas pemkot bagaimana layanan kepada warga jadi mudah, cepat dan aman," ucap Bima.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
