Sunday, 3 Safar 1442 / 20 September 2020

Sunday, 3 Safar 1442 / 20 September 2020

Australia Fokus Bangun Aliansi Indo-Pasifik

Rabu 05 Aug 2020 12:30 WIB

Rep: Dwina Agustin/ Red: Nur Aini

 Perdana Menteri Australia Scott Morrison

Perdana Menteri Australia Scott Morrison

Foto: EPA-EFE/LUKAS COCH
Australia menyebut klaim teritorial semakin meningkat di Indo-Pasifik

REPUBLIKA.CO.ID, SYDNEY -- Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, mengatakan membangun aliansi Indo-Pasifik dengan negara-negara yang berpikiran sama akan menjadi prioritas utama bagi pemerintahnya, Rabu (5/8). Dia memperingatkan langkah militerisasi di wilayah itu belum pernah terjadi sebelumnya.

Baca Juga

"Hari ini, Indo-Pasifik adalah pusat kompetisi strategis. Ketegangan atas klaim teritorial semakin meningkat," kata Morrison kepada Aspen Security Forum secara virtual yang mempertemukan para pemimpin pemerintah dan militer bersama para pakar.

Australia bulan lalu mengatakan, akan meningkatkan pengeluaran pertahanan sebesar 40 persen selama 10 tahun ke depan. Anggaran itu akan digunakan untuk membeli peralatan militer jarak jauh yang akan difokuskan pada kawasan Indo-Pasifik yang menjadi wilayah persaingan Beijing dan Canberra.

Ketegangan diplomatik antara China dan Australia baru-baru ini memburuk karena berbagai masalah, termasuk seruan Australia untuk penyelidikan internasional tentang asal-usul virus corona. Terlebih lagi gugatan Australia tentang penerapan Undang-Undang Keamanan Nasional baru di Hong Kong.

Pekan lalu, Amerika Serikat (AS) dan Australia mengadakan pembicaraan tingkat tinggi tentang China. Kedua negara bersepakat perlunya menegakkan tatanan global yang berdasarkan pada peraturan, tetapi Australia menekankan hubungannya dengan China itu penting dan tidak berniat merusaknya.

Morrison mengatakan, kebangkitan China sebagai mitra ekonomi utama telah baik untuk ekonomi global, kawasan Indo-Pasifik, dan Australia. "Namun dengan peningkatan ekonomi menjadi tanggung jawab," katanya.

Perdana Menteri mengatakan, China dan AS bersama-sama memiliki tanggung jawab khusus untuk menghormati hukum internasional dan harus menyelesaikan perselisihan secara damai. “Ini berarti komitmen untuk interaksi ekonomi berbasis aturan. Baik paksaan maupun pengunduran diri dari sistem internasional adalah jalan ke depan,” katanya. 

sumber : Reuters
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA