REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPP PDIP menginstruksikan kadernya untuk turut serta dalam rekrutmen dan seleksi koordinator Kabupaten/Kota PKH tahun 2020. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, itu merupakan proses kaderisasi kepemimpinan secara berjenjang.
Menurutnya, demokrasi membuka ruang kontestasi melalui pemilu. Adapun partai pemenang pemilu, nantinya menempatkan kader-kadernya pada jabatan strategis.
"Jadi ketika partai menginstruksikan kadernya untuk ikut kontestasi di pengawas desa atau dalam PKH, aktif dalam bela negara, dan aktif melibatkan diri dalam kepengurusan formal kemasyarakatan, hal tersebut merupakan bagian dari fungsi utama Partai dan bagian dari tradisi demokrasi yang dijalankan partai," ujar Hasto lewat keterangan tertulisnya, Senin (4/8).
Hasto megatakan, PDIP aktif mencermati adanya peluang dari setiap jabatan strategis di setiap lapisan masyarakat dan pemerintahan. Tetapi, partainya tetap taat pada aturan main dan keadilan.
"PDIP bertanggung jawab atas kualitas kader yang ditempatkan. Partai memiliki aturan disiplin ketat dan PDIP bergerak secara terbuka," ujar Hasto.
Adanya surat instruksi tersebut, dimaksudkan agar kader secara aktif berpartisipasi pada proses rekrutmen jabatan publik. PDIP disebutnya akan terbuka dan taat pada mekanisme yang ada.
"Dalam penempatan jabatan strategis sebagai komisaris misalnya, jumlah kader PDIP paling sedikit dibanding partai lain. Keputusan otoritas Menteri kami terima, dan hal tersebut sebagai daya pemacu untuk terus tingkatkan kualitas kader," ujar Hasto.
Sebelumnya, beredar surat yang bersifat rahasia dikeluarkan oleh DPP PDIP Nomor 1684/IN/DPP/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020. Surat yang berisi instruksi untuk kadernya untuk mengikuti proses rekrutmen koordinator PKH itu, ditandatangani Ketua DPP PDIP Nusyirwan Soejono dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Menteri Sosial Juliari Batubara sudah merespons surat instruksi DPP PDIP yang meminta kader untuk mengikuti rekrutmen koordinator PKH tingkat kabupaten dan kota. Dia menegaskan, bahwa kader partai politik tidak boleh menjadi pengurus PKH.
"Intinya, semua SDM di PKH tidak boleh anggota partai politik. Saya kira itu sudah jelas sekali," kata Juliari Batubara melalui pesan singkat, Selasa (4/8).
Juliari mengatakan, bahwa secara umum siapapun dapat mendaftar untuk mengikuti seleksi kordinator PKH kabupaten/kota 2020. Dia melanjutkan, namun setiap pendaftar akan diseleksi apakan mereka memenuhi persyaratan-persyaratan administratif atau tidak.
"Kalau tidak, ya pasti tidak bisa dilanjutkan prosesnya," kata Juliari lagi.
Dia membantah adanya kemungkinan terjadi konflik kepentingan dalam posisinya itu. Juliari mengatakan, pesyaratan untuk menjadi SDM di PKH selalu sama dari tahun ke tahun. Menteri yang juga politisi PDIP ini mengatakan bahwa dirinya tidak mengubah sama sekali ketentuan yang berlaku.
"Konflik kepentingan apa maksudnya? Persyaratan untuk menjadi SDM di PKH kan ada dan sudah dijalankan bertahun-tahun dan saya tidak merubahnya sama sekali. Titik komanya saja saya tidak berubah," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
