REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Penyelamatan dunia usaha yang terpuruk akibat pandemi Covid-19 memerlukan intervensi pemerintah, baik dari sisi pembiayaan, kebijakan, dan pemasaran. Pemprov Jabar sendiri, menargetkan pada akhir Agustus nanti, sudah ada roadmap untuk penyelamatan, pemulihan, dan penormalan dunia usaha di Jawa Barat (Jabar).
Oleh karena itu, Ketua yang juga Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar Setiawan Wangsaatmaja, Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Ekonomi sebagai Dampak Pandemi Covid-19 di Jabar terus menggodok rekomendasi yang akan diberikan kepada Gubernur Jabar Ridwan Kamil supaya bisa diimplementasikan secepatnya
Satgas yang dibentuk melalui Keputusan Gubernur Nomor 371 tahun 2020 ini beranggotakan para praktisi dunia usaha, akdemisi, serta birokrat. Sejak dibentuk tanggal 9 Juli 2020, Satgas telah melakukan 40 kali pertemuan mengingat kondisi pandemi yang semakin memperburuk dunia usaha.
Dalam rapat pleno, para ketua memaparkan rencana aksi untuk tiga tahapan, yaitu upaya penyelamatan, pemulihan, dan penormalan dunia usaha. Mayoritas ketua pokja meminta supaya pemerintah melakukan intervensi dalam bidang permodalan, pemasaran, dan regulasi.
Wakil Ketua Satgas Jajat Priata mengatakan, dunia usaha di Jabar dan juga nasional terguncang parah akibat pandemi Covid-19. Saat ini, barang produksi macet, tenaga kerja rusak, pengangguran bertambah, perekonomian terpuruk.
"Perlu segera ada penyelamatan bagi dunia usaha supaya mereka bisa kembali berproduksi. Untuk bisa recovery, maka produksi harus digenjot, daya beli masyarakat harus ditingkatkan, dan keuangan perusahaan harus pulih. Itu semua perlu intervensi pemerintah,” kata Jajat.
Menurut Jajat, usulan intervensi pemerintah ini ada yang sudah dipenuhi dan banyak juga yang belum. Ia berharap rekomendasi yang dibuat oleh tim satgas akan bisa terlaksana, sehingga dunia usaha bisa memenuhi kebutuhannya dan ekonomi segera pulih.
“Ada sebelas kelompok kerja dalam Satgas Pemulihan Ekonomi ini dan semua telah membuat rekomendasi. Semoga bisa diaplikasikan,” katanya.
Jajat melihat Satgas Pemulihan Ekonomi berperan penting dalam penyelamatan, pemulihan, dan penormalan dunia usaha. Sebab, dalam satgas tersebut, terdapat para praktisi dunia usaha, akademisi, dan birokrasi. Dengan adanya ketiga komponen ini, halangan dalam penyelamatan dunia usaha akan bisa segera dicari solusinya.
Pembina Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi, Sarwono Kusumaatmaja, menilai, bahwa krisis yang diakibatkan pandemi COVID-19 harus dijadikan peluang untuk memperbaiki perekonomian masyarakat. “Mari jadikan krisis ini sebagai peluang. Syaratnya harus ada kolaborasi, keteladanan, empati, dan kecepatan," katanya.
Sarwono meminta supaya anggota satgas melakukan penajaman terhadap program-program yang akan direkomendasikan kepada gubernur. Ini semua, kata dia, bisa terlaksana dengan baik bila ada kepercayaan antara masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha. Juga kolaborasi dan keteladanan dari kita semua.
"Mari tumbuhkan empati kita pada masyarakat yang tengah mengalami kesusahan akibat pandemi ini,” kata Sarwono.
Sementara itu, Paskah Suzetta menilai, kolaborasi antara dunia usaha, birokrasi, dan akademisi yang dihimpun dalam satgas patut diapresiasi.
“Catatan dari saya, buatlah program yang fokus dan tetapkan prioritasnya. Mungkin beberapa sektor saja, tanpa mengecilkan sektor yang lain. Buatlah serealistis mungkin dan harus marketable atau mempunyai nilai jual bagi lembaga keuangan atau investor. Kendala kita disitu,” kata Paskah.
Pernyataan dua orang Pembina Satgas ini mendapat respons dari Ketua Satgas, Setiawan Wangsaatmaja. Menurutnya, apa yang dikatakan para Pembina ini akan jadi catatan kita semua. "Mari kita jadikan krisis sebagai peluang untuk pemulihan ekonomi. Caranya dengan melakukan percepatan dalam penyelamatan, pemulihan, dan penormalan dunia usaha dengan menumbuhkan kepercayaan masyarakat, kolaborasi semua pemangku kepentingan, dan keteladanan,” papar Setiawan.
Selain itu, kata Setiawan, program yang dibuat harus fokus pada masalah dengan menetapkan skala prioritas, realistis dan bisa dilaksanakan, serta marketable kepada lembaga keuangan dan investor. “Kita masih perlu melakukan penyempurnaan, penajaman, dan menetapkan skala prioritas,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
