Monday, 20 Zulhijjah 1441 / 10 August 2020

Monday, 20 Zulhijjah 1441 / 10 August 2020

Pemprov Diminta Jangan Gegabah Belajar Tatap Muka

Ahad 02 Aug 2020 18:41 WIB

Rep: bowo pribadi/ Red: Hiru Muhammad

Siswa SMP 4 Patuk mengerjakan tugas sekolah dengan memanfaatkan jaringan internet publik di kawasan wisata Embung Nglanggeran, Patuk, Gunungkidul, DI Yogyakarta, Rabu (29/7/2020). Sejumlah pelajar memanfaatkan koneksi jaringan nirkabel publik kawasan wisata Embung Nglanggeran untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19.

Siswa SMP 4 Patuk mengerjakan tugas sekolah dengan memanfaatkan jaringan internet publik di kawasan wisata Embung Nglanggeran, Patuk, Gunungkidul, DI Yogyakarta, Rabu (29/7/2020). Sejumlah pelajar memanfaatkan koneksi jaringan nirkabel publik kawasan wisata Embung Nglanggeran untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19.

Foto: Antara /Hendra Nurdiyansyah
Rencana kegiatan belajar tatap muka dalam waktu dekat tidak pas.

REPUBLIKA.CO.ID,SEMARANG--Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah diingatkan untuk tidak gegabah dalam melaksanakan kegiatan belajar tatap muka dalam waktu dekat. Pasalnya risiko penyebaran Covid-19 dinilai masih cukup besar.

Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, Yudi Indras Wiendarto mengatakan, jika kegiatan belajar tatap muka benar direalisasikan saat angka kasus Covid-19 di Jawa Tengah masih terus menanjak, bisa membahayakan para peserta didik.

Ia menyebut, data dari corona.jatengprov.go.id per Sabtu, 1 Agustus pukul 12.00 WIB, jumlah kasus positif Covid 19 di Jawa Tengah masih mencapai 9.668 dan 868 orang diantaranya meninggal dunia.

Sedangkan jumlah pasien yang dirawat di Jawa Tengah masih ada 3.097 orang dan yang sudah dinyatakan sembuh mencapai 5.703 orang.

“Sederhananya, saat jumlah kasus positif Covid-19 masih sedikit, kegiatan belajar mengajar (KBM) saja dibuat daring. Sekarang saat angka kasusnya melonjak, justru akan segera disiapkan kegiatan belajar tatap muka,” tegasnya, Ahad (2/8).

Menurut politisi Partai Gerindra tersebut, rencana kegiatan belajar tatap muka dalam waktu dekat tidak pas. Sebab virus Covid-19 tak hanya rentan pada orang dengan usia tua atau yang sudah punya penyakit bawaaan (komorbid).

Namun juga rentan menyerang anak- anak. “Justru pada anak-anak bisa menjadi orang tanpa gejala dan potensi untuk menularkan Covid 19 pada orang lain di lingkungannya juga semakin besar,” tegasnya.

Yudi juga menyampaikan, pembelajaran daring memang tidak se-efektif dengan pembelajaran tatap muka antara guru dan murid/ siswa, namun pembelajaran tatap muka risiko bahayanya masih sangat besar bagi kesehatan peserta didik.

Maka ia menyarankan agar kegiatan pembelajaran tatap muka bisa saja dilakukan dengan catatan angka kasus Covid- 19 di Jawa Tengah sudah menurun.

Untuk saat ini, solusinya memang pembelajaran sekolah dilakukan secara daring sambil menunggu vaksin kepastian yang sedang dibuat oleh Pemerintah. “Harapan kami, awal 2021 sudah bisa tersedia,” tambahnya.

Yudi juga menambahkan, terkait dengan pembelajaran daring memang perlu konten- konten kreatif dan harus lebih kreatif agar menarik bagi peserta didik. Maka guru juga harus dituntut memiliki kemampuan tersebut.

“Maka akan lebih baik jika Pemprov Jawa Tengah –dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan—untuk fokus mendorong kreatifitas guru agar kreatif dan inovatif dalam masa pembelajaran daring, ketimbang mempersiapkan konsep pembelajaran tatap muka,” tegasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Pusat berencana kembali mengizinkan pembelajaran di sekolah dengan metode tatap muka. Tak hanya di zona hijau, pembelajaran dengan metode tatap muka juga diperbolehkan digelar di daerah luar zona hijau, dengan protokol kesehatan yang ketat.

Terkait hal ini, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo langsung menggelar rapat dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Rabu (29/7). Salah satu agenda yang dibahas adalah menyiapkan skenario sekolah tatap muka di Jawa Tengah.

“Saya memang meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah segera menyiapkan skenarionya dengan baik dan harus memegang betul protokol kesehatan,” kata gubernur.

Ia juga meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah untuk berkomunikasi dengan BPBD dan Dinas Kominfo untuk mengetahui peta lokasi persebaran Covid-19 di Jawa Tengah.

Sebab, dua instansi tersebut yang mengetahui peta persebaran pandemic Covid-19 di daerah. Sehingga bisa dipetakan mana saja daerah yang sudah masuk zona kuning atau zona hijau penyebaran Covid-19.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA