REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA  -- Pejabat Polda Papua menegaskan bahwa kehadiran aparat (Polri-TNI) keamanan di Kabupaten Nduga untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) bukan hal lainnya. Demikian hal ini ditegaskan oleh Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol AM Kamal di Kota Jayapura, Kamis. 

Pernyataan itu disampaikan menyusul adanya unggahan di salah satu media sosial tentang krisis keamanan di Papua yang menyoroti instruksi Presiden Joko Widodo yang memerintahkan TNI dan Polri untuk memburu pemberontak pro-kemerdekaan bersenjata.

"Tudingan yang mengatakan bahwa aparat TNI dan Polri menjadi penyebab sumber kekerasan di Kabupaten Nduga itu tidak benar. Kehadiran aparat TNI dan Polri di Kabupaten Nduga adalah untuk menjamin dan memastikan keamanan di daerah itu," ujarnya menegaskan.

Kabid Humas mencontohkan permasalahan yang dimulai pada akhir 2018 lalu. Terdapat 17 karyawan PT Istaka Karya yang meninggal dunia akibat dibantai KKB, sedangkan empat orang lainnya masih hilang atau belum ditemukan hingga sekarang. "Ini yang kemudian menjadi atensi bersama apalagi belum terungkap sampai saat ini sehingga diperlukan kehadiran aparat baik itu TNI dan Polri untuk melakukan penegakan hukum di Kabupaten Nduga," tuturnya.

Terkait kejadian PT Istaka Karya, lanjut Kamal, ada kebijakan untuk penegakan hukum guna mengejar para pelaku tersebut. "Kemarin Bapak Menko Polhukam, Mendagri dan Wakapolri serta Kasum TNI datang ke Papua. Menko Polhukam dan Mendagri minta agar penegakan hukum di Papua tetap pengendalinya adalah Kapolda Papua dan Wakilnya adalah Pangdam XVII/Cenderawasih," katanya.

Sementara jika dikaitkan dengan pemberitaan adanya pengungsi akibat kehadiran pasukan nonorganik itu tidak benar. Polda Papua memastikan, selama masih adanya kelompok-kelompok yang mengganggu kamtibmas di Polda Papua upaya penegakan hukum akan terus dilakukan. Hal itu demi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Nduga.

Hanya saja, menurutnya, hal ini sengaja dipolitisasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang menginginkan penarikan aparat dari Kabupaten Nduga.

"Karena itu, aparat keamanan tidak akan mentoleransi dan akan menindak secara tegas apabila ada kelompok yang menggunakan senjata api untuk melakukan tindakan-tindak kejahatan yang meresahkan warga selama ini," ujarnya menegaskan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika