Wednesday, 17 Rabiul Akhir 1442 / 02 December 2020

Wednesday, 17 Rabiul Akhir 1442 / 02 December 2020

Ombudsman: Pelayanan Publik di Daerah Banjir Harus Ada

Rabu 29 Jul 2020 21:04 WIB

Red: Andi Nur Aminah

Rumah warga rusak berat diterjang banjir bandang yang disertai lumpur, pasir dan bongkahan kayu di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Ahad (26/7).

Rumah warga rusak berat diterjang banjir bandang yang disertai lumpur, pasir dan bongkahan kayu di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Ahad (26/7).

Foto: Fuji Eka Permana/Republika
Pelayanan publik yang harus dilakukan adalah memastikan kebutuhan dasar.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Ombudsman RI Perwakilan Aceh mengingatkan pemerintah daerah untuk tetap melakukan pelayanan publik di wilayah terdampak bencana seperti banjir, terutama menyangkut kebutuhan dasar. "Seperti bencana banjir yang terjadi di sejumlah daerah di Aceh sekarang ini, pelayanan publik yang harus dilakukan adalah memastikan kebutuhan dasar masyarakat korban bencana terpenuhi," kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh Taqwaddin di Banda Aceh, Rabu (29/7).

Menurut Taqwaddin, setelah memenuhi pelayanan publik yang sifatnya mendasar, maka pemerintah daerah harus tetap menjalankan pelayanan publik lainnya seperti rehabilitasi maupun rekonstruksi terhadap infrastruktur yang rusak akibat banjir. "Jadi, dalam perspektif Ombudsman, sekali pun dalam kondisi bencana, pemerintah daerah harus tetap melakukan pelayanan publik," kata Taqwaddin.

Terkait banjir melanda sejumlah wilayah Aceh, Taqwaddin mengatakan bencana tersebut terjadi akibat kerusakan hutan yang menyebabkan berkurangnya kawasan resapan air hujan. Menurut Taqwaddin, perlu evaluasi terkait kerusakan lingkungan tersebut. Termasuk mengkaji apakah ada kebijakan pemerintah yang kurang memihak kelestarian lingkungan hidup.

Baca Juga

Selain itu, kata Taqwaddin, perlu juga dikaji sikap, tindakan, dan perilaku masyarakat terkait dengan alam dan lingkungan. Hal ini penting karena merusak lingkungan esensinya akan merugikan masyarakat. "Selain kerusakan hutan, kebijakan kurang memihak lingkungan dan perilaku masyarakat yang merusak telah menyebabkan bencana banjir. Bencana banjir ini dapat menimbulkan korban jiwa, ketidaknyaman, serta kerugian harta benda," kata Taqwaddin.

 

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA