REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menegaskan peningkatan angka positif infeksi virus SARS-CoV-2 alias Covid-19 disebabkan pelonggaran dan inkonsistensi kebijakan pemerintah. Ia menambahkan kenaikan itu juga terjadi akibat pembukaan aktivitas publik yang terlalu dini.
"Konsistensi kebijakan dan ketegasan dalam pelaksanaan mutlak diperlukan dalam pengendalian pandemi ini," kata Humas Pengurus Besar (PB) IDI dr Abdul Halik Malik di Jakarta, Rabu (29/7).
Dia mengatakan, melemahnya ketegasan dan kebijakan ikut mengendurkan masyarakat tingkat kesadaran, kewaspadaan dan kedisiplinan masyarakat terhadap pencegahan Covid-19. Dia mengungkapkan, belakangan kebijakan PSBB, pembatasan mobilitas, sosialisasi reguler tentang protokol kesehatan atau adaptasi kebiasaan baru mulai dihilangkan.
"Bahkan pengumuman harian oleh jubir (juru bicara) Covid-19 sudah mulai ditiadakan," katanya.
Menurutnya, prioritas saat ini adalah mengendalikan pandemi dengan menerapkan kebijakan yang konsisten. Dia mengatakan, pemerintah juga perlu membenahi kesiapan sistem kesehatan di setiap daerah.
Begitu juga dengan optimalisasi testing, pelacakan, isolasi dan pemulihan situasi di setiap daerah. Dia mengatakan, pemerintah perlu mendorong upaya bersama semua pihak dalam memutus rantai penularan Covid-19 hingga ke tingkat RT/RW.
Halik mengatakan, kebijakan PSBB dan pembatasan mobilitas lainnya sebenarnya bisa dilanjutkan. Namun, sambung dia, itu hanya akan efektif dan berdampak jika disertai dengan penerapan protokol kesehatan ketat melalui kesadaran warga dan ketegasan aparat dalam mendisiplinkan masyarakat.
Menurutnya, sebaiknya Pemerintah tetap berfokus pada agenda pemulihan kesehatan masyarakat. Dia mengatakan, pemerintah perlu mengoptimalkan kembali berbagai kebijakan dan strategi yang sudah terbukti berhasil mengendalikan penularan Corona di masyarakat.
Dia mengatakan, pemulihan situasi akibat pandemi akan terjadi seiring dengan keberhasilan pengendalian pandemi dan adaptasi kebiasaan baru di berbagai sektor. Pemulihan kesehatan masyarakat dari ancaman Covid-19 harus dikedepankan di tengah upaya pemulihan kondisi sosial ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi.
"Dengan kata lain agenda pemulihan aktivitas sosial ekonomi harus disesuaikan dengan situasi pandemi," katanya.
Sebelumnya, epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono mengaku kecewa dengan langkah pemerintah dalam menangani Covid-19. Menurutnya, pemerintah terlalu mementingkan pemulihan ekonomi dibanding menangani pandemi yang terjadi.
"Saya tidak pasrah, tapi kecewa berat, dan sudah tidak percaya pada keseriusan pemerintah," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
