REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Pemerintah China mengatakan bahwa Kepulauan Diaoyu merupakan bagian dari teritorialnya. Dengan demikian Beijing memiliki hak untuk melakukan kegiatan penegakan hukum di wilayah tersebut. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin dalam pengarahan pers pada Rabu (29/7).
Pernyataan Wang itu muncul untuk merepons komentar Komandan U.S. Forces Japan Jenderal Kevin Schneider yang menyebut China melakukan "serangan" belum pernah terjadi sebelumnya di sekitar pulau-pulau Laut China Timur.
Diaoyu diketahui turut diklaim oleh Jepang. Namun kepulauan itu diberi nama Senkaku. Schneider mengatakan Amerika Serikat (AS) tidak mengambil posisi pada kedaulatan atas pulau-pulau tak berpenghuni yang dikenal dengan Diaoyu atau Senkaku. Namun dia menegaskan AS akan membantu sekutunya Jepang untuk mempertahankan diri terhadap serangan apa pun.
Hubungan China dan Jepang diprediksi dapat memburuk akibat sengketa klaim kepulauan Diaoyu. Apalagi Beijing telah mencabut larangan penangkapan ikan di wilayah itu. Hal itu dapat memaksa Tokyo bertindak.
Kendati Senkaku mungkin tak memiliki banyak nilai, tapi perairan sekitarnya secara strategis signifikan dalam hal kontrol jalur laut, sumber daya ikan, cadangan energi yang belum dimanfaatkan, dan imperatif militer.
Direktur Program Studi Keamanan dan Internasional di National Graduate Institute for Policy Studies di Tokyo Narushige Michishita mengatakan China memang telah secara aktif bekerja untuk menciptakan kenyataan baru di kepulauan Senkaku. Kapal-kapal Beijing mempertahankan kehadirannya secara signifikan di wilayah tersebut.
"Mungkin sepuluh atau dua puluh tahun kemudian China dapat mengklaim telah mengendalikan wilayah ini," ujarnya, dikutip laman Japan Times.
Pakar dari International Institute for Strategic Studies yang berbasis di Singapura, Euan Graham mengungkapkan ada kekhawatiran meningkatnya tentang catatan baru yang ditetapkan untuk kehadiran maritim China di sekitar Senkaku.
"Saya pikir ini harus melawan kesan keliru bahwa pemerintahan (Perdana Menteri Jepang Shinzo) Abe telah mengatur ulang hubungan dengan China dalam istilah yang lebih positif," ucapnya.
Pemerintahan Abe memang telah melakukan beberapa upaya untuk memperbaiki hubungan dengan China. Masalah Senkaku sendiri secara efektif telah menjadi penahan selama bertahun-tahun karena prioritas hubungan ekonomi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
