REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sinyal mundurnya Chevron dari proyek Indonesia Deepwater Development (IDD) makin santer. SKK pun tak menampik bahwa segala proses dan kendala yang dihadapi Chevron saat ini selalu dikomunikasikan dan dicari jalan keluarnya bersama.
Plt Kadiv Program dan Komunikasi SKK Migas, Susana Kurniasih menjelaskan memang dalam hal ini Pemerintah dan SKK Migas tidak bisa menawarkan proyek IDD ini kepada pihak lain jika memang Chevron angkat tangan dalam pengembangan IDD ini. Hanya saja, kata Susana, SKK Migas sebagai lembaga pengawas perlu melakukan evaluasi atas kerja KKKS.
"Intinya, suatu WK kalau sudah terkontrak, pemerintah tidak akan menawarkan ke orang lain. tetapi KKKS yang berkontrak, memiliki kewajiban untuk melakukan kegiatan sesuai dengan POD dan WP&B. kalau mereka tidak melakukan kewajiban mereka, SKK Migas sebagai fungsi pengawas harus melakukan evaluasi," ujar Susana kepada Republika.co.id, Rabu (29/7).
Susana menjelaskan pihak SKK juga sudah melayangkan surat kepada Chevron terkait bagaimana kelanjutan proyek IDD ini. Nantinya, kata Susana pasca evaluasi barulah SKK Migas dan Chevron bisa mensepakati langkah selanjutnya ke depan.
"Hasil evaluasi itulah yang akan menjadi dasar langkah selanjutnya," ujar Susana.
Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan menilai memang kondisi harga LNG yang anjlok dan biaya pengembangan proyek laut dalam yang mahal menjadi pertimbangan Chevron untuk meneruskan proyek ini. Apalagi, ketidakpastian iklim investasi dalam negeri menjadi faktor pertimbangan perusahaan asal Amerika tersebut.
"Ketidakpastian harga ini menjadi faktor utama saya kira karena investasi laut dalam sangat mahal sedangkan harga minyak dunia dan LNG masih kurang memuaskan," ujar Mamit.
Mamit menilai mestinya pemerintah dan SKK Migas bisa bergerak cepat melihat situasi ini. Ia menilai pemerintah punya kewenangan untuk bisa menawarkan proyek ini kepada pihak lain. Apalagi, Chevron sudah mengirimkan sinyal kepada publik terkait tak mampunya mereka melanjutkan proyek IDD ini.
"Dengan kondisi sekarang dimana mereka sudah menyampaikan secara terbuka ke publik seharusnya pemerintah sudah bisa mencari calon pengganti dengan menawarkan kepada K3S lain atau kepada Pertamina saya kira," ujar Mamit.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
