REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR--Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor sedang menyiapkan strategi untuk memulihkan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19 yang berkepanjangan. Pemkot Bogor akan berkonsentrasi pada belanja pemerintah (government spending) dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bogor yang sedang anjlok.
"Jadi perintah saya adalah government spending. APBD (Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah) Kota Bogor harus kuat, pendapatan harus digenjot lagi, pengeluaran juga dilakukan untuk menstimulus ekonomi di Bogor," kata Bima di Kota Bogor, Rabu (29/7).
Saat ini, Bima menjelaskan, pihaknya sedang mengkampanyekan untuk menarik wisatawan melalui melalui wisata alam, pertanian perkotaan (urban farming) dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Demikian, resensi ekonomi secara global maupun nasional tak berpengaruh besar terhadap Kota Bogor.
Selain itu, Bima mengatakan akan mempercepat penyusunan APBD Perubahan 2020. Kemudian, lanjut Bima, pihaknya juga menyiapkan untuk merancang APBD Kota Bogor 2021 yang difokuskan untuk memulihkan ekonomi.
"Semua harus dipikirkan menghasilkan uang, dan kita akan pantau terus. Jangan sampai kesehatan terpuruk, ekonomi terpuruk. Sangat berbahayanya, mangkanya APBD Kota Bogor harus sensitif terhadap itu," katanya.
Setidaknya, Bima memaparkan, terdapat lima sektor yang menjadi landasan untuk APBD perubahan dan rencana APBD Kota Bogor 2021. Yakni, sektor kesehatan, sektor ekonomi, pendidikan, program prioritas, dan janji kampanye.
Pada sektor ekonomi, Bima menyebut, akan menyiapkan sistem dari ruling (luar jaringan) menuju daring (dalam jaringan) bagi UMKM. Bima mencontohkan, sektor kuliner yakni Teras Surken akan bekerjasama dengan Bank Jawa Barat dan Banten (BJB) untuk menciptakan transaksi non-tunai. Demikian, perekonomian dapat berjalan dengan aman di tengah pandemi Covid-19.
"Kolaborasi itu untuk bisa memudahkan dan mempercepat transaksi. Dan yang paling penting, aman. Jadi gak ada uang tunai yang beredar," jelasnya.
Ketua Gugus Tugas Covid-19 Kota Bogor, Dedie A Rachim menjelaskan, sedang memprogramkan pemulihan ekonomi yang berdampak bagi UMKM dan industri kecil dan menengah (IKM) di Kota Bogor. Dedie akan memberikan akses secara digital bagi UMKM dan IKM.
Sebelum itu, Dedie menyatakan, perangkat dan akses internet harus lebih dahulu disiapkan. "Apa yang disiapkan? Yang disiapkan semacam portal untuk penjualan komuditi yang dihasilkan oleh masyarakat Bogor, pelaku UMKM, IKM tetapi juga di fasilitasi suatu perangkat akses internet yang memadai," ungkap Dedie.
Wakil Wali Kota Bogor itu menjelaskan, pihaknya sedang merencanakan untuk pengadaan WiFi di 68 kelurahan di Kota Bogor. WiFi itu, sambung Dedie, juga akan diperuntukkan bagi pelaku usaha dan bahkan untuk pelajar yang saat ini sedang menjalani pembelajaran jarak jauh (PJJ).
"Kita meminta Disdik (Dinas Pendidikan) juga menyiapkan satu portal, atau akses, modul, silabus maupun kurikulum daring versi Kota Bogor yang mengakomodir anak-anak sekolah kita," urainya.
Saat ini, Dedie menjelaskan, terdapat dua sumber yang dapat dimaksimalkan untuk pemulihan ekonomi sekaligus sektor fasilitas penunjang untuk pendidikan. Pertama yakni Belanja Tidak Terduga (BTT) dan kedua hasil dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dari OPD.
Karena itu, Dedie meminta, DPA segera disiapkan jelang APBD perubahan yang rencananya akan dilangsungkan pada September 2020. "Kita fokus pada dua sumber ini, dari BTT maupun DPA 2020," jelasnya.
Dedie mengatakan, Kota Bogor baru saja memperoleh Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 11 Miliar dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di ajang Tatanan Normal Baru tahun 2020. Dana itu, akan diberikan kepada OPD yang memiliki program untuk pemulihan ekonomi.
Berdasarkan hasil realokasi, dana BTT berjumlah Rp 213 miliar. Dari jumlah itu, sejauh ini baru terpakai Rp 71 miliar termasuk untuk bidang kesehatan sebesar Rp 52 miliar dan untuk jaring pengaman sosial (JPS) Rp 19 miliar.
Dedie menyatakan PAD Kota Bogor tahun 2021 mulanya ditargetkan Rp 1,08 triliun. Namun, akibat Covid-19, PAD Kota Bogor hanya ditargetkan sebesar Rp Rp 781 miliar."Tapi apakah terealisasi semua kan kita belum tau," sanggah Dedie.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
