Friday, 24 Zulhijjah 1441 / 14 August 2020

Friday, 24 Zulhijjah 1441 / 14 August 2020

Tajuk Republika: Mengevaluasi POP

Rabu 29 Jul 2020 14:09 WIB

Red: Karta Raharja Ucu

Program Organisasi Penggerak

Program Organisasi Penggerak

Foto: republika/kurnia fakhrini
Muhammadiyah, NU, dan PGRI mundur dari POP.

REPUBLIKA.CO.ID, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim meminta maaf kepada NU, Muhammadiyah, dan PGRI soal kisruh Program Organisasi Penggerak (POP). Ketiga organisasi besar tersebut sebelumnya menyatakan mundur dari POP yang digagas Kemendikbud.

Pernyataan Nadiem dalam sebuah video Kemendikbud, Selasa (28/7), merupakan buntut polemik POP yang berlangsung beberapa hari terakhir. Nadiem berharap, ketiga organisasi besar tersebut bersedia memberikan bimbingan dalam pelaksanaan programnya.

POP Kemendikbud menimbulkan polemik di masyarakat belakangan ini. Beberapa kontroversi yang muncul adalah masuknya pihak swasta yang terafiliasi dengan CSR perusahan besar.

Seiring dengan itu, Muhammadiyah, LP Ma'arif Nahdlatul Ulama, dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengundurkan diri dari POP Kemendikbud. Polemik juga terjadi karena tidak jelasnya kriteria seleksi organisasi penggerak.

Selain itu, banyak organisasi yang lolos seleksi tidak berhak mendapatkan bantuan dari program ini. Program yang tidak re levan turut mendapatkan bantuan dari pemerintah. Nadiem dalam pernyataannya kemarin berharap agar tokoh dan pimpinan NU, Muhammadiyah, dan PGRI bersedia untuk terus memberikan bimbingan dalam proses pelaksanaan POP yang belum sempurna.

Nadiem mengatakan, niat awal dari POP ini adalah bermitra dengan para penggerak pendidikan untuk selanjutnya menemukan inovasi yang dipelajari oleh pemerintah. Tujuan akhirnya adalah agar program yang tepat bisa diterapkan dalam skala nasional.

Dalam POP, Kemendikbud akan melibatkan organisasi-organisasi masyarakat yang mempunyai kapasitas meningkatkan kualitas para guru melalui berbagai pelatihan. Kemendikbud mengalokasikan anggaran Rp 567 miliar per tahun untuk membiayai pelatihan atau kegiatan yang diselenggarakan ratusan organisasi terpilih.

Sebelumnya, sejumlah pihak sudah mendesak Nadiem untuk mengevaluasi POP. Evaluasi itu antara lain soal keterbukaan seleksi, kriteria organisasi penggerak, program, pengategorian, sampai anggaran. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy sebelumnya juga mengatakan, masih ada yang perlu dibenahi dari POP tersebut.

Kita menyambut gembira atas sikap terbuka Nadiem menerima kritik dan masukan soal POP. Mundurnya tiga organisasi besar yang sangat berperan dalam dunia pendidikan di Indonesia itu menunjukkan, ada persoalan yang serius dengan POP. Dan ini tak boleh dibiarkan.

Evaluasi POP harus dilakukan secara menyeluruh. Selain NU, Muhammadiyah, dan PGRI, organisasi lain perlu diajak duduk bersama untuk merancang POP yang lebih sempurna dan dapat diterima semua pihak.

Niat Nadiem untuk memajukan pendidikan dengan POP tidak seluruhnya salah. Tapi niat juga harus diwujudkan dengan cara-cara yang benar, yakni dengan melibatkan pihak-pihak yang sudah terbukti memberikan kontribusi sangat besar dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Persoalan pendidikan terlalu sempit jika hanya dipikirkan Kemendikbud sendiri.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA