Rabu 29 Jul 2020 06:03 WIB

Selain UMKM, Pemerintah Dorong Gerakan Bangga Produk Lokal

Pasar-pasar dapat difungsikan kembali dengan protokol Covid-19 yang ketat.

Rep: ali mansur/ Red: Hiru Muhammad
UKMart Republika memfasilitasi pelaku UMKM untuk melakukan promosi produk secara gratis
Foto: Dok Republika
UKMart Republika memfasilitasi pelaku UMKM untuk melakukan promosi produk secara gratis

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengaparesiasi kebijakan pemerintah membentuk Tim Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sinergitas dengan semua komponen harus dilakukan, tidak terkecuali Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Apalagi anggaran Program PEN bagi koperasi dan UMKM mencapai Rp 123 triliyun.

Menurut Cak Imin, dana itu dialokasikan untuk relaksasi, subsidi bunga kredit usaha rakyat serta program-program pemulihan ekonomi lainnya. Upaya mengungkit perekonomian melalui koperasi dan UMKM membutuhkan kerja sama pemerintah, pemerintah daerah  dan swasta dan dilakukan melalui banyak pendekatan. "Dibutuhkan langkah yang komprehensif dan kebijakan yang tepat untuk dapat memanfaatkan dana tersebut," ujar Cak Imin, dalam keterangan tertulis Selasa (28/7).

Pemerintah diharapkan membuat skema yang matang untuk membuka pemasaran dan pendampingan terhadap pelaku UMKM. Karena dapat mengatasi lesunya permintaan. Pemerintah daerah diharapkan bisa membuat kebijakan terobosan yang bisa mengatur pemasaran dan  sirkulasi atau distribusi barang dari pelaku-pelaku UMKM. 

"Pasar-pasar dapat difungsikan kembali dengan protokol Covid-19 yang ketat. Sehingga aktifitas ekonomi tidak menimbulkan penambahan jumlah orang yang terpapar.  Hal ini mendesak diselesaikan untuk menggerakkan perekonomian," kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Selanjutnya, sambung Cak Imin, hal lainnya yang tidak kalah penting adalah memanfaatkan peluang dan potensi ekonomi digital dan pendampingan terhadap UMKM. Pendampingan terhadap UMKM sehingga punya kemampuan bankable. Sekaligus memanfaatkan sistem online. Saat ini baru 8 juta, atau 12.5 persen, dari total 64 juta UMKM yang masuk ke market place.

"Pendampingan terhadap UMKM meliputi aspek legalitas badan usaha, peningkatan kualitas produk, kualitas kemasan, sertifikaKasi produk, penyediaan jasa logistik serta akses terhadap pendanaan atau modal kerja," terangnya.

Cak Imin menjelaskan, Bahwa pendampingan juga bisa dilakukan dengan melakukan sinergitas program-program pemerintah lainnya. Seperti BLT dan BLT Dana Desa, sehingga konsumsi rumah tangga bisa naik. Tanpa upaya merangsang konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah UMKM akan jalan ditempat. Pemerintah dan masyarakat dapat memberikan dukungan terhadap UMKM dengan memprioritaskan belanja barang-barang buatan dalam negeri. 

"Kita mendukung gerakan Bangga Buatan Indonesia atau membeli produk-produk dalam negeri. Melalui gerakan ini akan menimbulkan multiple effect. UMKM bisa produksi, Rakyat belanja dengan harga terjangkau dan pada akahirnya akan menggerakkan sektor ekonomi mikro," ungkap Cak Imin. 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement