Thursday, 11 Rabiul Akhir 1442 / 26 November 2020

Thursday, 11 Rabiul Akhir 1442 / 26 November 2020

Legislator Sarankan Prabowo Tetap Beli Sukhoi SU-35

Selasa 28 Jul 2020 20:53 WIB

Red: Bayu Hermawan

Anggota Komisi I DPR Willy Aditya (kedua kanan)

Anggota Komisi I DPR Willy Aditya (kedua kanan)

Foto: Antara/Dhemas Reviyanto
Legislator sarankan Sukhoi SU-35 dibanding Thypoon Eurofighter

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR RI Willy Aditya menyarankan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto membeli Pesawat Tempur Sukhoi SU-35 dari Rusia ketimbang Thypoon Eurofighter dari Austria. Sebab, menurut Willy, sistem perawatan, peralatan, suku cadang, dan kebutuhan untuk Sukhoi sudah disiapkan mengingat Indonesia sudah punya pesawat Sukhoi sebelumnya.

"Sistem perawatan, peralatan, suku cadang dan kebutuhan Sukhoi sudah disiapkan, kenapa justru beli yang berbeda lagi. Kalau beli yang berbeda, maka belanja lainnya untuk perbaikan, perawatan, suku cadang dan lainnya pun akan beda," ujar Willy di Jakarta, Selasa (28/7).

Willy menilai dampak membeli pesawat Thypoon Eurofighter juga akan berkenaan dengan APBN nantinya. Karena itu, ia meminta Prabowo mempertimbangkan juga hal itu. "Lebih baik beli dari model yang sama saja," ucapnya.

Baca Juga

Politikus NasDem itu juga menyarankan Prabowo melihat kasus kickback dari konsorsium pembuat Eurofighter kepada politisi Austria. "Austria menggugat konsorsium karena praktik tidak sehat ini. Jangan sampai masalah di internalnya belum selesai lalu Pak Prabowo mau negosiasi," kata Willy.

Jangan sampai, belum selesai masalah di tingkat internal Austria itu, justru masalahnya pindah ke Indonesia. "Kehormatan Pak Prabowo dan Indonesia dipertaruhkan dalam negosiasi Eurofighter dengan Austria," kata Willy.

Willy melanjutkan, belanja alutsista semacam pesawat tempur bukanlah seperti belanja rutin lainnya. Willy menjelaskan bahwa belanja alat utama sistem senjata (alutsista) itu harus merupakan pembelian strategis yang mengikuti kebijakan umum pertahanan.

"Problemnya, kebijakan umum pertahanan itu belum selesai dibuat. Ini adalah belanja strategis karenanya harus sangat hati-hati, disesuaikan dengan doktrin pertahanan dan politik luar negeri Indonesia. Tidak bisa cuma dengan alasan peremajaan atau alasan pembinaan trimatra," kata Willy.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA