Selasa 28 Jul 2020 17:47 WIB

Sandiaga Uno: Pemerintah Harus Cepat Selamatkan UMKM

Terpuruknya UMKM karena turunnya permintaan secara signifikan.

Anggota DPR Komisi XI Kamrussamad (berdiri) dan pengusaha nasional Sandiaga Uno (duduk).
Foto: Istimewa
Anggota DPR Komisi XI Kamrussamad (berdiri) dan pengusaha nasional Sandiaga Uno (duduk).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengusaha nasional Sandiaga Uno menyebut, ada sebanyak 163.713 UMKM dan 1.785 Koperasi terkena dampak dari Covid-19. Pemerintah, tegas dia, harus cepat tanggap dengan adanya hal tersebut. 

Menurut Sandi, terpuruknya UMKM karena turunnya permintaan secara signifikan menjadi permasalahan utama bagi ekonomi. Oleh karenanya, guna mempertahankan hidup, maka masyarakat harus bijak dalam merancang strategi dan inovasi dalam berbisnis dengan memilih sektor bisnis yang menjadi prioritas sektor Covid-19. 

Dikatakan Sandi, pemerintah dan korporasi perlu memperhatikan bagaimana cara meningkatkan kewirausahaan melalui generasi milenial yang sebenarnya 55 persen ingin mandiri dengan membuka usaha sendiri. Tentu ini menjadi gerbang di era new normal dan masyarakat harus sudah mulai melakukan akselerasi digital dengan cara kolaborasi atau mewadahi anak muda dalam memulai usaha.

"Tahun 1998 dan 2008 sektor korporasi sempat bailout akibat krisis yang terjadi di negara ini, tapi UMKM tetap kokoh dan tangguh sebagai frontman dalam menyelamatkan perekonomian nasional. Namun, 2020 UMKM menjadi yang paling terpukul jatuh di ronde awal," ungkap Sandi dalam keterangannya yang diterima Republika.co.id, Selasa (28/7).

Dia menegaskan, dengan adanya hal tersebut, para pelaku UMKM juga harus memanfaatkan platform lain seperti digitalisasi. Permasalahannya sekarang, ungkap dia, banyaknya UMKM yang gagal masuk ke platform digital adalah karena kurangnya produksi ketika adanya permintaan yang banyak ketika masuk market online.

Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah akuntabilitas dalam mengelola keuangan dan mitigasi krisis. Banyak pelaku UMKM yang belum memahami bagaimana mengelola keuangan secara efektif. "Seringkali menemukan kasus bahwa UMKM masih buta akuntansi. Tidak adanya catatan keuangan bisnis akan menyulitkan UMKM apa yang harus diprioritaskan," ujar Sandi.

Di tempat yang sama, Founder KAHMIPreneur yang juga anggota DPR RI Komisi XI Kamrussamad menegaskan, Covid-19 berdampak pada semua aspek, mulai dari kesehatan sosial, ekonomi, dan juga keuangan. Untuk masalah ekonomi, kata dia, ada perlambatan pertumbuhan mulai dari -0.4 persen hingga 1 persen pada masa pandemic ini.

Selain itu, ada peningkatan kemiskinan dan juga pengangguran mulai dari tiga persen hingga lima persen. “Saya juga mengambul contoh di negara Asia seperti Korea Selatan, Singapura dan Thailand, pertumbuhan pada kuartal pertama hingga minus mulai dari minus 0.7 hingga 1.8. tidak hanya itu [ada kuwartal kedua juga semakin parah yaitu yaitu minus 3.3 hingga minus 12,” katanya. 

Kamrussamad menegaskan, untuk sebaran koperasi ada 126.343 unit yang tercatat aktif. Semuanya terdiri dari 756 Unit dari kementrian Koperasi dan UKM, dinas provinsi ada 4.672 dan Dinas Kabupaten dan Kota ada sebanyak 120.915 unit.  

“Sedangkan jenisnya untuk Simpan pinjam ada 15 persen, koperasri jasa 3 persen, konsumen 59 persen, pemasaran 2 persen, dan produsen 21 persen,” tegasnya. 

Terkait pengembangan pada era 4.0, kata Kamrussamad, maka perlu juga digitaliasai koperasi dan modern. Selain itu, perlu juga kolaborasi bisnis sesama koperasi maupun pelaku usaha lainnya. “Dan yang paling utama adalah pengembangan sumber daya manusianya,” tandasnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement