REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk memperlebar rentang defisit dalam RAPBN tahun 2021 nanti menjadi 5,2 persen. Defisit ini sekaligus untuk mengakomodir belanja pemerintah untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi yang masih tinggi.
Kenaikan defisit pun membuat ruang fiskal menjadi semakin lega bagi pemerintah untuk melakukan belanja. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, dengan perhitungan ini maka pemerintah memiliki cadangan belanja sebesar Rp 179 triliun pada RAPBN 2021.
Ada empat sektor yang akan mendapat prioritas atau bahkan penambahan belanja nantinya. Pertama adalah sektor pangan.
Sri menyebutkan, presiden tidak ingin ketahanan pangan nasional goyah akibat Covid-19. Nantinya, belanja akan diprioritaskan untuk pembukaan lahan pertanian baru oleh Kementerian Pertanian hingga pengembangan budidaya perikanan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
"Selain ciptakan ketahanan pangan tapi juga kesempatan kerja karena tujuan 2021 bukan hanya growth tapi juga pengurangan kemiskinan," kata Sri dalam keterangan pers usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Selasa (28/7).
Prioritas kedua, adalah belanja yang mendukung pengembangan kawasan industri. Kawasan industri memang ditargetkan mampu menciptakan capital inflow, termasuk juga menarik investasi manufaktur dan membuka lapangan pekerjaan.
Prioritas ketiga adalah pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (ICT). Menkeu menyebutkan bahwa ICT sangat dibutuhkan untuk mengkoneksikan layanan pendidikan, kesehatan, hingga perbankan ke desa-desa dan wilayah terpencil di Indonesia.
"Termasuk puskesmas, desa sekolah, madrasah terkoneksi, sehingga mau ada di manapun di indonesia tetap connected secara merata dan kuat," katanya.
Terakhir adalah anggaran pendidikan dan kesehatan. Pelonggaran defisit sekaligus mendukung alokasi anggaran mandatory untuk sektor pendidikan sebesar 20 persen dan kesehatan sebesar 5 persen.
Di luar alokasi anggaran mandatory tersebut, pelebaran defisit akan memberi tambahan dana cadangan untuk pendidikan sampai Rp 30 triliun dan dana cadangan untuk kesehatan Rp 9 triliun.
"Itu karena ada tambahan defisit. Jadi itu yang presiden minta untuk difokuskan,"jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
