REPUBLIKA.CO.ID,MAKKAH -- Enam belas orang telah ditangkap dan didenda SR10.000 ($ 2.666) masing-masing dalam sepekan terakhir karena melanggar larangan masuk ke situs-situs suci. Hal ini diungkapkan juru bicara Keamanan Publik Saudi.
Peziarah haji akan melakukan karantina mandiri untuk memastikan kepatuhan mereka dengan kurungan sebelum menuju ke situs suci, Saudi Press Agency melaporkan, sebagai bagian dari aturan baru ini untuk mencegah penyebaran coronavirus.
Seperti dikutip Arab News, Ahad (26/7), pemerintah Saudi sangat membatasi jumlah peziarah tahun ini, serta memberlakukan protokol kesehatan seperti jarak sosial, untuk memastikan bahwa ibadah haji dapat dilakukan dengan aman di tengah pandemi coronavirus.
Ekspatriat yang tinggal di Kerajaan telah dipilih untuk melakukan haji tahun ini dan mewakili 70 persen dari kelompok peziarah 2020.
Wakil menteri Kerajaan Haji dan Umrah, Dr. Abdel Fattah bin Sulaiman Mashat, mengatakan bahwa para peziarah harus mematuhi "kurungan rumah" sebelum mereka menuju ke tempat-tempat suci, dan untuk mematuhi kurungan institusional dari 25-29 Juli di Makkah.
Dia bersikeras bahwa tidak ada perbedaan dalam proses seleksi, kecuali dalam hal standar kesehatan yang ditetapkan oleh pihak berwenang, dan bahwa proses tersebut telah dilakukan melalui portal elektronik.
Kementerian mulai menerapkan rencananya untuk mengatur musim haji tahun ini lebih awal karena pandemi, ia menambahkan, dan semua tindakan yang diperlukan telah diadopsi sehingga ritual pilar kelima Islam ini dapat dilakukan dengan aman.
Arab Saudi telah meminta kesabaran sementara persiapan haji diselesaikan dan mekanisme diberlakukan untuk jamaah haji dan mereka yang melayani mereka dalam hal melindungi mereka dari infeksi potensial.
"Penentu kesehatan adalah dasar untuk memilih jamaah haji yang berada di Kerajaan Arab Saudi, dan tidak akan ada pengecualian bagi siapa pun selama musim haji tahun ini," kata menteri Haji dan Umrah, Mohammed Salih Bentin.
Dia mengatakan bahwa proses seleksi dilakukan dengan transparansi penuh dan bahwa tes reaksi berantai dilakukan pada setiap peziarah yang dipilih untuk memberikan laporan kesehatan yang jelas.
Menteri menambahkan bahwa tidak ada pejabat pemerintah atau prajurit yang diizinkan untuk melakukan ziarah haji tahun ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
