Senin 27 Jul 2020 00:27 WIB

Kemensos Kembali Dapat Opini WTP

Oponi WTP yang diraih Kemensos ini merupakan yang keempat kalinya secara berturut.

Rep: kemensos, wtp kemensos, opini wtp,/ Red: Agus Yulianto
Menteri Sosial Juliari Batubara
Foto: Antara/Puspa Perwitasari
Menteri Sosial Juliari Batubara

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Sosial kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini berarti Kemensos meraih opini WTP sebanyak empat kali berturut-turut sejak tahun 2016.

Mensos Juliari Batubara memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh jajaran Kemensos atas capaian kinerja tersebut. Opini WTP kali ini terasa sangat penting karena Kemensos jumlah anggarannya terus meningkat terutama untuk belanja bantuan sosial.

"Di tengah anggaran yang terus meningkat, predikat WTP bisa kita raih dan pertahankan. Saya kira ini tentu tidak lepas dari kerja sama yang baik, dan komitmen kuat seluruh jajaran Kemensos, khususnya dalam pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel. Tentu juga capaian ini tidak lepas dari bimibingan Tim Pemeriksa BPK," kata Juliari, dalam keterangannya, Ahad (26/7).

Capaian tersebut bermakna penting dengan upaya pemerintah mengatasi dampak covid-19 dalam implementasi Jaring Pengaman Sosial. Melalui program perlindungan sosial yang selama dilaksanakan ditambahkan dengan bansos khusus dampak covid-19, anggaran Kemensos menjadi Rp 124,4 triliun.

"Tantangan pengelolaan anggaran semakin rumit di era pandemi. Dengan anggaran sebesar itu, dibutuhkan ketaatan untuk pembelanjaannya  sesuai prinsip tata kelola anggaran yang baik good governance sejalan dengan kebutuhan di situasi krisis, yang harus cepat dan tepat," kata Juliari.

Anggota III BPK RI Achsanul Qosasi menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Kemensos. Dia menilai, Kemensos telah memberikan perhatian yang serius dan komitmen yang kuat dalam pengelolaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan, serta penyelesaian terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Sekretaris Jenderal Kemensos Hartono Laras menyatakan, pengelolaan anggaran tidak hanya harus semakin tertib (profesional, transparan dan  akuntabel). Namun, juga kinerja belanja harus cepat dan semakin baik.

"Meraih opini WTP dari BPK bisa dipahami sebuah prestasi. Namun ke depan, kami dengan Inspektur Jenderal dan jajaran unit kerja eselon I Kemensos, tidak hanya ingin menempatkan WTP sebagai prestasi, tetapi juga tradisi," kata Hartono.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement