REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy ikut buka suara soal Program Organisasi Penggerak (POP) yang diinisiasi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Muhadjir menilai, POP merupakan kebijakan yang bagus.
Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu memandang POP bisa menjadi forum bagi organisasi dan lembaga penyelenggara pendidikan untuk berbagi pengalaman. Seluruh lembaga yang masuk dalam program ini, ujarnya, bisa saling bertukar informasi mengenai pembinaan dan pengembangan kompetensi guru dan tenaga pendidik.
Kendati demikian, Muhadjir punya catatan soal program ini. "Maksud program itu bagus. Mungkin perlu lebih dirapikan, dan mendikbud sudah berjanji akan melakukan evaluasi terlebih dulu," ujar Muhadjir, Ahad (26/7).
Terkait hal-hal apa saja yang perlu dirapikan dalam POP ini, Muhadjir menolak menjelaskan lebih jauh. Pada prinsipnya, Kemenko PMK memberi ruang bagi Kemendikbud untuk melakukan evaluasi terlebih dulu terhadap Program Organisasi Penggerak sesuai komitmen yang disampaikan Nadiem sebagai mendikbud.
POP semakin hangat diperbincangkan setelah Ormas Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), serta Persatuan Guru RI (PGRI) memilih mundur meski terpilih. Mundurnya organisasi ini sebagai protes atas proses seleksi yang dinilai tidak jelas.
Menjawab pro dan kontra yang ada, Kemendikbud akhirnya memutuskan untuk mengevaluasi Program Organisasi Penggerak. Dalam keterangan pers akhir pekan ini, Nadiem menyampaikan Kemendikbud akan mengikutsertakan pihak eksternal pemerintah dalam evaluasi ini.
"Kemendikbud akan semakin melibatkan peran-peran organisasi yang selama ini telah andil dalam perjuangan yang panjang. Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk bisa berdiskusi dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak demi kesuksesan program organisasi penggerak," kata Nadiem, dalam telekonferensi, Jumat (24/7) malam.
Nadiem mengatakan, proses evaluasi ini akan dilakukan selama 3-4 pekan. Ia menjelaskan, Kemendikbud akan melakukan proses evaluasi yang intensif dengan mengikutsertakan pihak eksternal termasuk organisasi masyarakat dan pakar pendidikan yang telah berkecimpung dalam dunia pendidikan sejak lama.
Kemendikbud akan melakukan evaluasi terhadap tiga hal. Ketiganya adalah transparansi sistem seleksi, kredibilitas peserta yang lolos, dan parameter yang diukur.
"Kita ingin memastikan efektivitas daripada masing-masing organisasi di dalam pandemi Covid-19," kata dia lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
