REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mendapatkan status opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Rabu 22 Juli lalu. Penghargaan yang diraih usai penantian 10 tahun itu mendapatkan banyak apresiasi.
Salah satunya dari Ketua National Paralympic Committee (NPC) Indonesia, Senny Marbun. Ia turut berterima kasih kepada BPK telah memberikan opini WTP bagi Kemenpora yang telah dinantikan sejak lama.
"Bagus, itu bagus banget. Kita kan sebagai insan olahraga harusnya berterima kasih dengan penghargaan itu. Hebat banget itu, Alhamdulillah banget," kata Senny Marbun, Sabtu (25/7).
Dia mengatakan, peran Menpora Zainudin Amali melakukan reformasi birokrasi di Kementerian yang dipimpinnya menurut Senny sangat terasa. Sehingga dalam waktu singkat Amali bisa mengubah citra Kemenpora yang dipimpinnya sejak 23 Oktober 2019 lalu.
Bahkan, Senny menyebut Zainudin sangat memberikan perhatian lebih kepada NPC sejak awal kepemimpinannya. Terbukti di awal kepemimpinan, Menpora langsung menyambangi Pelatnas NPC yang berada di Solo, Jawa Tengah.
"Begitu beliau dilantik langsung datang ke NPC di Solo untuk mengecek seluruh kegiatan atlet yang saat itu sedang pemusatan latihan SEA Games 2019 Manila," tutur Senny.
"Kita ditanya apa kurangnya, lengkapi semua kekurangan. Apa yang belum dilakukan untuk atlet, lakukan semuanya. Itu kelebihannya Pak Menteri kita sekarang ini," tambah dia.
Di tempat terpisah, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin juga mengapresiasi kinerja Kemenpora. Menurut dia, pencapaian WTP Kemenpora kali ini sangat luar biasa, karena sudah 10 tahun terakhir belum pernah didapatkan.
"WTP ini mengembalikan citra Kemenpora sekaligus membantah yang selama ini dikesankan sebagai 'sarang tikus'. Kemampuan itulah yang menurut saya ditunjukkan oleh Menpora hari ini," kata Ujang.
"Semoga pencapaian ini bisa dipertahankan, minimal selama periode kepemimpinan Pak Menpora Zainudin Amali ini," tambah dia..
Menpora terakhir kali mendapatkan opini WTP pada 2009. Selanjutnya berturut-turut Kemenpora hanya menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Kemenpora sempat mengalami keterpurukan pada 2005 dan 2016 dengan menyandang opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau Disclaimer.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
