Kamis 23 Jul 2020 11:13 WIB

NU Muhammadiyah Mundur, AYPI: Pemerintah Semau Gue

AYPI mengingatkan pemerintah mundurnya NU-Muhammadiyah bukan perkara sederhana.

Rep: Imas Damayanti/ Red: Nashih Nashrullah
 Ketua Dewan Pembina AYPI, Afrizal Sinaro, menilai mundurnya  NU Muhammadiyah dari Organisasi Penggerak bukan persoalan sederhana.
Foto: ROL
Ketua Dewan Pembina AYPI, Afrizal Sinaro, menilai mundurnya NU Muhammadiyah dari Organisasi Penggerak bukan persoalan sederhana.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Mundurnya dua organisasi masyarakat (ormas) Islam besar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dari program organisasi penggerak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) disayangkan Asosiasi Yayasan Pendidikan Islam (AYPI). 

Ketua Dewan Pembina AYPI, Afrizal Sinaro, menilai mundurnya kedua ormas Islam yang mempunyai jasa besar terhadap NKRI itu bukan sekadar mundur, melainkan justru mengesankan pemerintah telah melanggar hal mendasar dan prinsipil bagi kedua ormas tersebut. 

Baca Juga

"(Pemerintah) sudah tidak lagi indahkan pikirkan bagaimana perasaan orang sudah semau gue," kata dia kepada Republika.co.id di Jakarta, Kamis (23/7).  

Dia mengatakan kedua ormas Islam tersebut memiliki kontribusi besar terhadap pendidikan di Tanah Air. Untuk itu, mundurnya dua ormas Islam besar itu sangat disayangkan dan sekaligus menjadi kritik kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.

"Ini tidak sederhana, pemerintah jangan anggap biasa saja. Justru pemerintah sendiri yang memnbuat rakyat bertanya-tanya," kata dia. 

Dia menjelaskan, program sekolah penggerak yang akan melaksanakan kegiatan pelatihan guru dan kepala sekolah ini rencananya akan dibiayai pemerintah. Maka itu dia berharap diperlukan adanya kejelasan dan keterbukaan kriteria yang dipakai dalam menentukan atau memutuskan organisasi terpilih.

Alih-alih menunjukkan keterbukaannya, Kemendikbud justru mengalokasikan anggaran pendidikannya dengan kategori Gajak kepada Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation masing-masing Rp 20 miliar. Dua entitas ini masuk ke dalam kategori besar dari 156 ormas yang lolos dalam program organisasi penggerak.

Sebagaimana diketahui, Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation merupakan yayasan-yayasan dari perusahaan raksasa. DPR bahkan mempertanyakan maksud pemerintah mengikutsertakan kedua yayasan dari perusahaan raksasa tersebut dalam menerima anggaran negara.

Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKB Syaiful Huda menilai, yayasan-yayasan tersebut didirikan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan atau coorporate social responsibility (CSR). Yang mana sudah seharusnya semangat CSR dapat mengalokasikan anggaran dari internal perusahaan. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement