REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bekerjasama dengan penyedia layanan (provider) telekomunikasi untuk mendukung kegiatan belajar dan mengajar dari rumah. Kerja sama dengan tujuan membuat murah harga paket data atau bahkan gratis.
"Saat pertemuan dengan gubernur kemarin, ada beberapa poin yang selalu kami kawal. Salah satunya, Fraksi Demokrat meminta Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan provider untuk meringankan tarif internet bagi pendidikan. Karena ini salah satu yang dikeluhkan emak-emak soal kuota internet atau paket data," ujar Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono, di Jakarta, Rabu (22/7).
Politikus Partai Demokrat ini mengharapkan provider telekomunikasi mau menyisihkan keuntungan yang didapat bagi kegiatan kemanusiaan bidang pendidikan. Hal itu dapat dilakukan dalam bentuk menggratiskan paket data selama pandemi Covid-19.
"Ya, selama pandemi digratiskan nggak apa-apalah, kan perusahaan telekomunikasi sekarang kan lagi berjaya, pasti ada celah menyisihkan keuntungannya untuk kegiatan kemanusiaan dalam bentuk dukungan untuk pembelajaran jarak jauh itu," ujarnya.
Saat menemui Anies, kata dia, Gubernur mengaku telah berkoordinasi dengan pimpinan salah satu provider ternama dan mengaku mengupayakan agar kebutuhan internet untuk pendidikan warga Jakarta terjamin dengan mengusulkan agar provider itu membuat paket harga pelajar. "Misal 20 gigabyte seharga Rp10 ribu, atau kalau memungkinkan digratiskan. Di negara maju saja, dibuat student price, paket internet dengan harga pelajar. Padahal itu negara kapitalis. Masa, di negara pancasila kaya kita yang semangatnya semangat gotong royong, tidak tumbuh kepedulian," katanya.
Menurutnya, kebutuhan paket data internet untuk pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama pandemi akan meningkat tajam. Hal ini disinyalir bisa memberikan keuntungan bagi pengusaha provider karena setiap orang selalu berhubungan jarak jauh dengan memanfaatkan internet.
Untuk itu, Ketua Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOKK) DPD Partai Demokrat Jakarta ini mengharapkan manajemen setiap perusahaan provider bisa terketuk hatinya untuk membantu pendidikan di Jakarta. "Mereka bisa sekolah, kuliah, sukses jadi orang kan karena pendidikan itu. Nah saatnya mereka digugah simpati nya, ditumbuhkan empatinya untuk membantu masyarakat terutama dunia pendidikan kaitannya dengan hal yang menjadi tupoksinya dia," ucap Mujiyono.
Sebelumnya, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta H Ali Muhammad Johan Suharli mengaku akan mengawal bantuan uang pangkal untuk siswa yang tidak bisa diterima di sekolah negeri, untuk dipenuhi Pemprov DKI Jakarta yang akan menganggarkan bantuan tersebut melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) hingga Rp171 miliar.
Namun, hal tersebut akan dimatangkan terlebih dahulu dengan perangkat terkait karena bantuan sebesar Rp171 miliar itu dihitung berdasarkan siswa yang orangtuanya menerima bantuan sosial (bansos) Covid-19.
Ali mengatakan, anggaran sebesar Rp 171 miliar itu hanya bisa dialokasikan kepada 85.508 siswa yang tidak diterima sekolah negeri yang menerima bansos Covid-19. Sedangkan siswa yang tidak lolos PPDB DKI 2020 kemarin ada sebanyak 126.011 orang, sehingga diperlukan anggaran sebesar Rp247 miliar agar semua siswa itu bisa menerima bantuan uang pangkal.
"Ini sedang dikoordinasikan dulu dengan kejaksaan, BPK, KPK dan kepolisian. Kalau sudah ada advice dari mereka, bilang boleh baru dialokasikan dari BTT. Semua siswa yang tidak lolos PPDB itu harus dibantu, karena mereka itu terdampak Covid-19 juga, kondisi ekonomi mereka lagi tidak bagus," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
