Rabu 22 Jul 2020 19:23 WIB

Soal Dinasti Politik, PDIP: Hak Politik tak Bisa Dihilangkan

Posisi sebagai anak pejabat negara tidak membuat seseorang kehilangan hak berpolitik.

Rep: Rizkyan Adiyudha / Red: Ratna Puspita
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Foto: Antara/Reno Esnir
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jendral Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto angkat bicara terkait fenomena politik dinasti yang terjadi di tanah air. Dia mengatakan, fenomena tersebut tidak bisa dimungkiri dan publik juga tidak bisa menutup mata karena merupakan hal yang bersifat alamiah.

"Tapi bukan berarti karena dia anak pejabat negara kemudian hak politiknya tercabut karena status tersebut," kata Hasto Kristiyanto dalam konferensi virtual di Jakarta terkait peresmian 20 kantor DPD dan DPC PDIP, Rabu (22/7).

Baca Juga

Dia mengatakan, Undang-Undang (UU) republik Indonesia jelas menyebutkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk dicalonkan dan mencalonkan sebagai pemimpin daerah atau negara. Karena itu, posisi sebagai anak pejabat negara tidak membuat seseorang kehilangan hak berpolitik.

Dia mencontohkan calon wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra presiden dan mantan wali kota Solo, Joko Widodo. Secara pribadi, ia menekankan, Gibran tidak bisa memilih untuk lahir dari keluarga manapun.

Hal serupa, sambung dia, juga dialami calon wali kota Tangerang Selatan, Azizah Maruf Amin yang merupakan putri wakil presiden. Dia kemudian menyinggung politik kondisi Amerika Serikat (AS) di mana keluarga Presiden George Walter Bush berkali-kali menjadi kepala negara.

"Tapi pada akhirnya rakyat yang menentukan dan mempunyai kedaulatan di dalam menentukan pemimpinnya," kata Hasto lagi.

Meski mengutamakan kader partai, ia menambahkan, PDIP juga tetap membuka kesempatan bagi publik untuk mengikuti penjaringan kepala daerah. Dia mengatakan, siapapun dan dengan latar belakang apapun tetap harus mengikuti sekolah partai.

"Karena itulah PDIP membuka ruang bagi kader partai, yang penting ruang itu dibuka bagi mereka yang berasal dari dalam maupun luar partai. Terbukti dari jumlah calon kepala daerah yang diumumkan juga menunjukan adanya suatu proses munculnya kepemimpinan dari dalam dan luar partai," katanya.

Seperti diketahui, PDIP resmi memberikan rekomendasi kepada Gibran Rakabuming Raka untuk berlaga dalam Pilkada Solo 2020. Rekomendasi serupa juga diberikan kepada Hanindhito Pramono yang merupakan anak dari Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk maju di Pilkada Kabupaten Kediri. Keluarga presiden lain yang juga mengikuti pilkada tahun ini adalah Boby Nasution di Medan.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement