REPUBLIKA.CO.ID, DOHA -- Perusahaan penerbangan Qatar Airways meluncurkan arbitrase internasional terhadap empat negara Arab, yakni Bahrain, Mesir, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab (UEA). Hal itu dilakukan sehubungan dengan pemboikotan yang dilakukan keempat negara. Doha mengajukan tuntutan senilai lima miliar dolar AS.
Dalam sebuah pernyataan pada Rabu (22/7), Qatar Airways mengatakan arbitrase melibatkan tiga perjanjian terpisah yang dijalin Qatar dengan negara-negara pemboikot. Perjanjian itu adalah the Organization of the Islamic Conference Investment Agreement, the Arab Investment Agreement, dan kesepakatan investasi bilateral antara Qatar dan Mesir.
"Keputusan negara-negara pemblokade untuk mencegah Qatar Airways beroperasi di negara mereka dan terbang di atas wilayah udara mereka merupakan pelanggaran yang jelas terhadap konvensi penerbangan sipil serta beberapa perjanjian yang mengikat mereka," kata CEO Qatar Airways Akbar al-Baker.
Menurut al-Baker, Saudi dan sekutunya harus dimintai pertanggungjawaban atas tindakan ilegal mereka di sektor penerbangan. "Mencakup kegagalan untuk memenuhi kewajiban mereka berdasarkan perjanjian bilateral, perjanjian multilateral, dan hukum internasional," ujarnya.
Saudi, UEA, dan Bahrain belum memberikan respons atas tuntutan Qatar Airways. Sementara, media dan pejabat Mesir tidak segera mengakui pernyataan maskapai Qatar tersebut.
Krisis Teluk telah berlangsung sejak Juni 2017. Hal itu bermula saat Saudi, UEA, Bahrain, dan Mesir menuding Qatar mendukung kegiatan terorisme dan ekstremisme di kawasan. Doha dengan tegas membantah tuduhan tersebut.
Kendati telah menyanggah, Saudi, Mesir, Bahrain, dan UEA tetap memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Keempat negara itu juga memboikot dan memblokade seluruh akses ke Doha. Saudi dan sekutunya kemudian mengajukan 12 tuntutan kepada Qatar.
Jika menginginkan boikot dan blokade dicabut, Qatar harus memenuhi semua tuntutan tersebut. Saudi dan sekutunya antara lain meminta Qatar menurunkan hubungan diplomatik dengan Iran dan menutup media Aljazirah. Doha juga diminta menutup pangkalan militer Turki di negaranya.
Qatar menolak untuk memenuhi semua tuntutan tersebut karena dianggap tak masuk akal. Akibat sikap tersebut, Qatar terkucil hingga kini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
