REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terbaru terkait perubahan opini publik terhadap Covid-19. Sebanyak 47,9 persen responden lebih memprioritaskan persoalan perekonomian ketimbang respoden yang memprioritaskan kesehatan yang hanya 45 persen.
Hasil tersebut justru berbeda dengan hasil survei yang dilakukan pada Mei 2020 lalu. Kala itu, responden yang meminta agar persoalan kesehatan diprioritaskan lebih banyak ketimbang masalah perekonomian.
"Misalnya di bulan Mei yang meminta agar masalah kesehatan diprioritaskan 60,7 persen. di bulan Juli, tinggal 45 persen. Jadi ada perbedaan sangat tajam selama dua bulan terakhir," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selasa (21/7).
Dari sisi pendapatan rumah tangga, responden juga mengaku mengalami penurunan pendapatan. Pada survei Mei lalu, sebanyak 86,1 persen responden mengatakan bahwa pendapatan mereka mengalami penurunan.
Sedangkan pada survei bulan Juli kini berubah menjadi 75,7 persen responden yang mengatakan pendapatannya menurun. "Dugaan saya itu terkait dengan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) yang relatif dilonggarkan selama beberapa bulan terakhir," ucapnya.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani menilai tekanan terhadap ekonomi saat ini sudah mulai agak berkurang jika dibanding bulan sebelumnya. Hal tersebut, menurutnya, tidak lepas adanya pelonggaran PSBB.
"Tetapi perlu dilanjutkan dengan kebijakan-kebijakan lain bagaimana kita menjaga daya beli. Oleh sebab itu, stimulus jaring pengaman sosial ini harus benar-benar didorong secara cepat dan diimplementasi secara cepat. Supaya demandnya ini bisa ada juga," ujarnya.
Dokter Spesialis Paru Erlina Burhan ikut merespons hasil survei yang mayoritas respondennya menginginkan agar persoalan perekonomian diprioritaskan. Menurutnya, jika sektor perekonomian ingin pulih maka masyarakat tetap harus mematuhi protokol kesehatan.
"Kalau tokoh ini mau diseimbangkan kesehatan dan perekonomian, syaratnya satu, bahwa protokol kesehatan mutlak untuk dilaksanakan dan pelaksanaannya jangan dibiarkan diserahkan kepada masyarakat, tapi ada pemantauannya jadi artinya ada di tempat orang yang mengawasi," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
