REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah berjanji akan membantu para siswa tidak mampu yang terdepak dari sekolah negeri, dan terpaksa harus masuk ke sekolah swasta akibat proses persyaratan pada Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021 kemarin. Pemprov DKI telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 171 miliar yamg diambil anggaran khusus bantuan tidak terduga (BTT).
Asisten Kesejahteraan Rakyat (Askesra) DKI Jakarta Catur Laswanto mengatakan anggaran bantuan tersebut akan dipakai membayar uang pangkal, bagi siswa tidak mampu yang terpaksa harus masuk ke sekolah swasta di Jakarta. Hal ini disebabkan karena ada siswa yang tidak diterima di sekolah negeri di PPDB kemarin, dan sebagian besar mereka ternyata dari keluarga tidak mampu dan rentan terdampak akibat pandemi Covid-19.
"Ketika nanti akan diberikan bantuan pembiayaan uang masuk atau uang pangkal sekolah, akan dipastikan adalah mereka yang memang yang layak menerima karena sangat rentan terdampak Covid-19, dimana mereka sudah masuk di dalam data bansos," kata Catur dalam video yang diunggah di akun youtube Pemprov DKI, Senin (20/7).
Karena itu, jelas dia, sebagai pemadanan data dari PPDB dari siswa yang tidak diterima di sekolah negeri dan dipadankan dengan data Dinas Sosial, sebagai keluarga penerima bansos maka akan diketemukan NIK (Nomor Induk Kependudukan) orang tuanya. Maka akan dipastikan siswa inilah yang berhak mendapat bantuan dari orang tua yang sebelumnya sudah terdata memang rentan terdampak Covid-19.
"Hasil padanan data kita terdapat 85.508 siswa (terdiri dari berbagai jenjang SD/SMP/SMA) yang tidak diterima di sekolah negeri dan juga orang tuanya tercatat sangat terdampak ekonomi dari pandemi Covid-19," paparnya.
Ia menjelaskan hasil padanan data dari 85.508 siswa tersebut, terdiri dari siswa SD yang akan mendapat bantuan uamg pangkal sebanyak 9.959 orang sebesar Rp 1 juta rupiah, siswa SMP yang akan mendapat bantuan sebanyak 27.766 orang sebesar Rp 1,5 juta dan siswa SMA sebanyak 47.783 orang dengan bantuan sebesar Rp 2 juta.
Catur mengungkapkan total biaya yang dibutuhkan sebesar Rp 171.065.500.000 (171 miliar), yang akan diambil dari anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT). Seandainya anggaran akan dimasukkan ke APBD, menurut dia, masih sangat dimungkinkan untuk dimasukkan ke dalam APBD-Perubahan 2020 ini.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana mengatakan besaran uang pangkal untuk setiap siswa sebenarnya berbeda-beda, bukan hanya karena jenjang pendidikannya (SD/SMP/SMA). Namun juga karena akan tergantung pada sekolah swasta yang diambil oleh siswa tersebut. Namun ia memperkirakan besarannya antara Rp 1 juta hingga Rp 4 juta rupiah.
"Tapi kami optimistis dengan besaran anggaran yang sudah disiapkan sebesar Rp 171 miliar itu bisa membantu siswa tidak mampu yang terpaksa harus masuk swasta," imbuhnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
