REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai ketua pelaksana gugus tugas pemulihan Covid-19 dan ekonomi nasional. Erick dibantu Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo dan Ketua Gugus Tugas Pemulihan Ekonomi Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin.
Erick langsung menggelar rapat bersama Doni dan Budi dalam menyusun program penanganan covid dan pemulihan ekonomi pada Senin (20/7). "Kita harapkan dalam minggu ini kita bisa sampaikan program ke ketua tim yaitu Pak Menko (Airlangga) dan segera bisa kita paparkan ke presiden langsung," ujar Erick di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (20/7).
Erick menilai pembentukan gugus tugas penanganan covid dan pemulihan ekonomi dalam satu wadah merupakan sinyal positif dalam upaya perang melawan covid-19. Erick mengaku akan berdiskusi terlebih dahulu dengan sejumlah menteri seperti Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan pada menteri koordinator dalam penyusunan program. Erick juga akan memetakan sektor-sektor usaha mana saja yang paling terdampak akibat covid-19.
"Kalau program sudah kita sepakati baru kita usulkan ke presiden. Hari ini kami langsung buat rapat internal. Kita harapkan besok atau Rabu sudah ada garis besar dan bisa kita sampaikan ke Menko Perekonomian," ucap Erick.
Jokowi, kata Erick, ingin penanganan Covid-19 berjalan bersamaan dengan penanganan pemulihan ekonomi nasional. Erick tidak ingin masyarakat salah arti tentang kebijakan normal baru yang justru malah melakukan kegiatan secara normal tanpa adanya disiplin kesehatan. Perilaku ini justru membuat kondisi kembali sulit lantaran ancaman gelombang kedua.
"Terbukti beberapa bisnis belum dibuka misal bisnis perfirlman atau yang main musik di kafe pasti terdampak karena kafe belum buka. Ini kenapa Pak Preisemy memutuskan di bawah Menko Airlangga kedua tim digabungkan supaya berjalan seiring," lanjut Erick.
Erick melihat sinergitas antara penanganan covid dengan pemulihan ekonomi tidak bisa dipisahkan. Sebelum mendorong peningkatan daya beli masyarakat, Erick menilai perlunya kesigapan dalam penyediaan bahan pangan. Erick tidak ingin kejadian pada saat penerapan PSBB di Jakarta beberapa bulan lalu kembali terulang.
"Jangan sampai seperti dulu PSBB di Jakarta, dari produksi Krakatau Steel atau usaha lain di Banten tidak bisa kirim (ke Jakarta), truk ditahan. Sebelum menjadi keputusan, kita sinergi dan petakan agar keputusan menyeluruh. Ada rapat review dari presiden langsung seminggu sekali," kata Erick menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
