Saturday, 3 Syawwal 1442 / 15 May 2021

Saturday, 3 Syawwal 1442 / 15 May 2021

Jokowi: Pemerintah Alokasikan Rp 695,2 T Tangani Covid-19

Senin 20 Jul 2020 15:27 WIB

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Esthi Maharani

Persiapan rapat terbatas kabinet yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor

Persiapan rapat terbatas kabinet yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor

Foto: Dok. Istana
Pemerintah alokasikan Rp 695,2 triliun untuk percepatan penanganan Covid-19.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 695,2 triliun untuk percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Presiden pun meminta kementerian dan lembaga berani menjalankan program-programnya untuk menangani krisis ini dengan cepat, tepat, dan juga akuntabel. 

Hal ini disampaikan Jokowi dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7).

“Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 695,2 triliun untuk percepatan penanganan Covid-19, untuk pemulihan ekonomi nasional. Ini jumlah yang sangat besar sekali, Rp 695,2 T,” kata Jokowi dalam sambutannya.

Jokowi menegaskan, penggunaan setiap uang rakyat dalam APBN harus dilakukan secara bertanggung jawab dan dikelola dengan baik dan transparan. Sehingga anggaran tersebut betul-betul dapat digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. 

Ia menekankan, kecepatan dalam mengelola anggaran juga penting dilakukan apalagi di era krisis kesehatan dan ekonomi saat ini. Selain tata kelola dan manajemen yang baik, sasaran penggunaan anggaran pun harus tepat dengan prosedur yang sederhana.

“Percuma kita memiliki anggaran tapi anggaran tersebut tidak bisa secara cepat dibelanjakan untuk rakyat. Padahal rakyat menunggu, padahal rakyat membutuhkan pada saat perekonomian juga sangat membutuhkan,” kata dia.

Di tengah krisis karena pandemi ini, Jokowi meminta jajarannya bekerja extraordinary dengan langkah yang cepat, tepat, efisien, dan akuntabel. Namun agar penggunaan anggaran berjalan baik, Jokowi meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turut membantu mengawasi pelaksanaan anggaran sehingga penanganan krisis karena pandemi ini berjalan baik. 

Ia juga  memerintahkan seluruh aparat pengawasan intern pemerintah, BPKP, dan LKPP agar turut membantu pengawasan pengelolaan anggaran. Sedangkan aparat penegak hukum baik kejaksaan, kepolisian, dan juga KPK dimintanya agar mengedepankan aspek pencegahan sehingga tata kelola anggaran semakin baik, transparan, dan akuntabel.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA