REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Ada sejumlah persoalan dalam menghadapai pandemi Covid-19, terutama terkait dengan jaring pengaman sosial dan secara khusus lagi terkait dengan bantuan sosial. Di antara masalah itu adalah data yang tidak terbarukan (update) dan usang, definisi dan standar tak jelas terkait penerima bantuan sosial (bansos), serta juga pintu bantuan yang mencapai hingga sembilan pintu.
"Dengan masalah-masalah yang ada, pendemi Covid-19 ini menjadi testing bagi para pemimpin. Ada yang bisa cepat mencari solusi dan ada juga yang patah. Masukan saya ke depan agar koordinasi semua hal cukup satu pintu melalui Gugus Tugas (Percepatan Penanganan Covid-19-Red). Manajemen satu pintu," kata Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, saat menjadi narasumber Webinar Nasional Kedua Taruna Merah Putih (TMP) bertemakan 'Percepatan Jaring Pengaman Sosial Menghadapi Pandemi Covid-19', Ahad (19/7) malam.
Selain Ridwan Kamil, hadir sebagai pembicara Menteri Sosial Juliari P Batubara, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kecuk Suhariyanto, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Suregar, dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. Hadir pula sebagai penanya Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir. Acara dibuka oleh Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan dipandu langsung Ketua Umum TMP Maruarar Sirait.
Emil mengatakan menjalankan manajemen yang proaktif kadangkala harus berkoordinasi dan kadang juga harus bergerak cepat dengan inisiatif. Dengan langkah ini maka Jawa Barat yang pertama membali polymerase chain reaction (PCR), membuat rating zona serta mengeluarkan istilah Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).
"Dalam pelaksanaan kebijakan juga kitab transparan. yang jelek dibilang jelek, yang bagus dibilang bagus. Sebab data tidak bisa dibohongi meski dipoles," jelas Emil.
Selain itu, sambungnya, Jawa Barat juga menghadapi Covid-19 dengan pendekatan yang ilmiah, inovatif dan kolaboratif. Dalam hal inovasi misalnya Jawa Barat menggerakan industri UMKM untuk membuat 15-20 juta masker. Kemudian mengganti telur dalam paket sembako dengan protein susu sehingga bisa menghidupkan kembali peternakan dan pemerah susu sapi di Jawa Barat.
"Dalam hal kolaboratif, ya misalnya dengan TMP," ungkap Emil, yang juga menyebut bahwa ia sangat optimis Indonesia akan mengalami masa keemasan bila pemuda-pemudinya sebagaimana yang ada di TMP.
Emil juga mengatakan bagi warga yang tidak disiplin menjalankan protokol kesehatan seperti tidak memakai masker akan dikenakan sanski denda. Emil menambahkan bahwa dalam kondisi seperti ini seorang pemimpin harus turun ke lapangan dan bekerja secara intelektual sehingga bisa mendapatkan perspektif yang lengkap.
"Dan saat ini tidak bisa hanya fokus ke kesehatan saja. Ekonomi juga harus diurus," jelas Emil.
Sebelumnya, saat memperkenalkan narasumber kepada peserta, Maruarar Sirait mengapresiasi Emil. Saat menjabat sebagai Wali Kota Bandung, Emil meraih 299 penghargaan baik provinsi, nasional maupun internasional. Setelah menjadi Gubernur Jawa Barat, sepanjang tahun 2019 Emil pun langsung menorehkan 49 penghargaan.
"Dalam hal penanganan Covid-19, Ridwan Kamil berbasis data dan melibatkan para ahli dari berbagai perguruan tinggi. Soal bantuan sosial, Emil mendorong penyaluran satu pintu," ungkap Maruarar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
