REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI Laksamana Muda TNI (Purn), Soleman B Ponto turut menyikapi perubahan kedudukan Badan Intelijen Negara (BIN) yang kini langsung berada di bawah Presiden. Menurutnya, memang sudah sepatutnya BIN langsung di bawah Presiden.

"Seharusnya memang begitu, kedudukan BIN langsung dibawa langsung Presiden," tegas Soleman dalam pesan teks kepada Republika.co.id, pada Ahad (19/7).

Badan Intelijen Negara (BIN) saat ini, tidak lagi berada di bawah Koordinasi Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan. Hal itu diatur oleh Peraturan Presiden nomor 73 tahun 2020 tanggal 3 Juli 2020. "Dengan sistem selama ini di mana BIN berada dibawa koordinasi Kemenkopolhukam, maka setiap laporan BIN harus selalu ditembuskan kepada Kemenkopolhukam. Akibatnya laporan BIN kepada Presiden itu dapat bocor kemana-mana," terang Soleman.

Ia menilai, kedudukan BIN sebagai Badan Intelijen yang selama ini dibawa Menkopolhukam apabila ditinjau dari ilmu intelijen adalah keliru. "Posisi BIN langsung dibawa Presiden itulah yang benar," sambungny.

Soleman lantas membandingkan persamaan BIN dengan BAIS. Posisi BAIS, kata ia, langsung dibawa Panglima TNI. Begitu juga posisi Kabik langsung dibawa Kapolri, dan posisi Jamintel langsung dibawa Jaksa agung. Oleh karena itu, sudah sepatutnya BIN langsung dibawa Presiden.

"Hal ini sudah sesuai dengan ilmu intelijen, di mana Presiden adalah agent handler BIN. Jadi dapat disimpulkan bahwa berubahnya kedudukan BIN menjadi langsung dibwa Presiden adalah suatu hal yang memang seharusnya begitu," tegasnya lagi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika