REPUBLIKA.CO.ID, Djoko Tjandra memang sudah menjadi buron sejak tahun 2009. Ketika Djoko Tjandra muncul di PN Jaksel di pertengahan Juni 2020, terungkap fakta kalau ia ternyata sudah mengantongi KTP-el hingga paspor WNi.
Akibatnya, tiga pejabat publik sudah dicopot karena dugaan penyalahgunaan jabatan.
Lurah Grogol Selatan, Asep Subahan, dicopot Ahad (12/7) akibat penyalahgunaan kewenangan dalam pemberian pelayanan penerbitan KTP-el atas nama Djoko Sugiarto Tjandra. Asep diketahui menerima dan mengantarkan rombongan pemohon KTP ke kelurahan, termasuk mendampingi dan duduk di samping Djoko sepanjang proses layanan pembuatan KTP.
Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Nugroho Wibowo yang telah menghapus red notice Djoko Tjandra juga dalam pemeriksaan Div Propam Mabes Polri.
Melalui surat No: B/186/V/2020/NCB.Div.HI tertanggal 5 Mei 2020, Brigjen Nugroho mengeluarkan surat penyampaian penghapusan Interpol red notice Djoko Tjandra kepada Dirjen Imigrasi. Salah satu dasar pencabutan red notice itu adalah adanya surat Anna Boentaran pada 16 April 2020 kepada NCB Interpol Indonesia yang meminta pencabutan red notice atas nama Djoko Tjandra.
Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Korwas) PPNS Bareskrim Polri dari Brigjen Pol Prasetijo Utomo dicopot dari jabatannya, Kamis (16/7) dicopot dari jabatannya menyusul terbitnya surat jalan bagi Djoko Tjandra.
Surat Jalan untuk buronan cessie Bank Bali Djoko Tjandra atau tertera Joko Tjandra diduga dikeluarkan Bareskrim Polri melalui Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS, dengan Nomor: SJ/82/VI/2020/Rokorwas, tertanggal 18 Juni 2020. Surat itu ditandatangi Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetyo Utomo.
Menggunakan surat jalan, Djoko Tjandra terbang ke Pontianak, Kalimantan Barat, pada 19 Juni dan kembali pada 22 Juni 2020.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
