REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus mencari cara demi mempercepat belanja APBD. Belanja pemerintah memang menjadi satu-satunya harapan untuk memperbaiki kinerja pertumbuhan ekonomi nasional yang diprediksi akan jeblok ke posisi minus pada kuartal II 2020 ini.

Salah satu kebijakan yang sedang dirancang Pemprov Jatim adalah pelaksanaan survei proyek dari dana hibah secara virtual. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjelaskan, pada situasi normal petugas dari pemprov harus turun ke lapangan untuk memastikan rancangan proyek yang pengerjaannya dari dana hibah.

Namun di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini, pelaksanaan survei tentu tidak mudah. Survei juga justru membuat pengerjaan proyek menjadi lebih lama dan pencairan anggaran lebih lambat.

"Salah satu opsi yang saya minta pada OPD adalah virtual saja dengan kepala desa. Kan ada alamat yang tercantum dalam SK. Kalau sudah dikoordinasikan pada kepala desa. Mislanya ada proyek irigasi. Betul pak kades? Betul misalnya. Ya minta saja," kata Khofifah usai mendengarkan arahan dari Presiden Jokowi, Rabu (15/7) lalu.

Nantinya, ujar Khofifah, kepala desa cukup menandatangai surat yang mengonformasi adanya pembangunan proyek yang dimaksud, misalnya saluran air. Dengan survei yang bisa dilakukan secara virtual ini, diharapkan belanja anggaran untuk proyek-proyek infrastruktur bisa lebih cepat.  

"Karena memang yang turun melakukan survei sangat terbatas. Karena bagaimana realisasi jalan dan proteksi ASN kita juga berjalan dengan baik. Ya virutal saja. Kalau menunggu survei lapangan, dalam suasana seperti ini agak susah dimaksimalkan," katanya.

Khofifah menambahkan, presiden memang memberi arahan agar belanja daerah bisa dikebut. Percepatan belanja dari APBD ini diharapkan bisa berimbas pada peningkatan konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat.

Dalam pertemuan dengan para gubernur di Istana Bogor kemarin lusa, Jokowi sempat menyebutkan bahwa realisasi penggunaan anggaran di daerah saat ini masih lambat. Bahkan dana APBD yang masih mengendap pun mencapai Rp 170 triliun.

Serapan anggaran di seluruh provinsi di bawah 50 persen. Yang terbaik saja, DKI Jakarta mencatatkan penyerapan anggaran sebesar 45 persen. Menyusul kemudian ada Nusa Tenggara Barat 44 persen, Sumatera Barat 44 persen, Gorontalo 43 persen, dan Kalimantan Selatan 43 persen.

Sedangkan realisasi anggaran di Provinsi Bali baru 39 persen, Kalimantan Tengah 38 persen, Banten 37 persen, Kepualauan Riau 35 persen, Sulawesi Selatan 34 persen, Lampung 32 persen, dan Papua Barat 32 persen.

Ikuti Whatsapp Channel Republika