REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menteri Agama Fachrul Razi menyingung masih banyak madrasah dan pesantren yang tidak teraliri listrik dan terjangkau jaringan internet. Bahkan, berdasarkan laporan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin beberapa waktu lalu, masih ada 11 ribu desa yang belum mempunyai jaringan internet.
Karena itu, ini juga yang membuat pendidikan jarak jauh (PJJ) melalui online tidak efektif bagi seluruh pelajar di Indonesia.
"Saya ingat rapat seminggu, dua minggu lalu Menkominfo lapor ke bapak Wapres, Pak, masih ada 11 ribu desa kita yang tidak terjangkau internet, dari aspek itu saja kita tahu sudah pasti akan banyak yang tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik," ujar Fachrul saat pertemuan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dengan ormas-ormas Islam, Jumat (17/7).
"Apalagi tidak semua madrasah, pesantren punya listrik lagi, tidak punya server dan lainnya," kata Fachrul.
Sementara, pandemi Covid-19 memaksa proses belajar mengajar harus dilakukan secara jarak jauh (PJJ) atau online. Karena itu, ia tidak memungkiri banyak pihak tidak puas dengan sistem PJJ.
"Bapak wapres dan kita semua belum puas dengan apa yang dilakukan belajar online, banyak celah-celahnya sehingga anak-anak kita tidak bisa menerima pelajaran dengan utuh, apalagi tidak semua tempat ada internet," kata Fachrul.
Namun demikian, berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah untuk menangani Covid-19 disertai dampak-dampaknya. Akan tetapi, hal itu tidaklah cukup tanpa didukung masyarakat dan berbagai pihak lainnya.
Karena itu, Pemerintah menilai kehadiran pimpinan ormas penting untuk ikut memberi penjelasan kepada masyarakat, khususnya terkait dengan penanganan Covid-19.
"Banyak hal yang mungkin kita perlu waspadai tp kita semua yakin dengan dukungan temen-temen ormas Islam, kami yakin bisa berjalan baik," ungkapnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengakui pendidikan jarak jauh secara online selama masa pandemi Covid-19 tidak maksimal. Apalagi, metode pengajaran ini tidak bisa diterapkan di seluruh wilayah di Indonesia karena tidak meratanya akses telekomunikasi.
"Jadi online tak maksimal, karena itu harus ada tatap muka," ujar Ma'ruf.
Namun demikian, Ma'ruf juga mengakui pendidikan langsung secara tatap muka belum bisa diberlakukan di seluruh wilayah. Ini karena belum semua wilayah di Indonesia aman dari kasus Covid-19.
Sedangkan, wilayah yang dibolehkan memulai sekolah kembali harus yang masuk zona hijau atau bebas Covid-19. Itu pun, setiap sekolah yang memulai membuka pendidikan harus menerapkan protokol kesehatan.
"Karena itu sedang dipersiapkan protokolnya, pertama harus ada sanitasi yang cukup, bisa diawasi, jumlah perkelas harus setengah tidak full," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
