REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA - Raksasa teknologi China Huawei menyesalkan langkah AS untuk membatasi karyawannya mengunjungi negara itu. Huawei pada Kamis mengatakan pembatasan visa AS pada karyawannya adalah tindakan tidak adil dan sewenang-wenang.
Sebelumnya, AS memberlakukan pembatasan visa pada karyawan tertentu dari perusahaan teknologi Huawei atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Partai Komunis China (PKT) di wilayah Xinjiang.
"Perusahaan yang terkena dampak tindakan hari ini termasuk Huawei, cabang pengawas PKC yang menyensor pembangkangan politik dan memungkinkan kamp-kamp penahanan massal di Xinjiang dan kontrak perbudakan pada penduduk yang dikirim ke seluruh China," kata Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dalam sebuah pernyataan.
Namun, Huawei mengatakan perusahaan itu bekerja secara independen di luar otoritas pemerintah China dan sepenuhnya milik pribadi dan karyawan.
"Kami kecewa dengan potensi pembatasan pada karyawan Huawei yang melakukan upaya tak henti-hentinya untuk berkontribusi pada inovasi teknologi di AS dan di seluruh dunia," kata raksasa teknologi itu.
Pompeo mengatakan bahwa karyawan Huawei tertentu memberikan dukungan material kepada PKC yang melakukan pelanggaran HAM. Keputusan AS muncul sehari setelah pemerintah Inggris mengumumkan bahwa mereka akan mengeluarkan raksasa teknologi China Huawei dari jaringan 5G Inggris pada 2027.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
